Triaspolitica.net : Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan hasil pertemuannya dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan yang membahas soal rencana kenaikan biaya haji 2023.
“Kami tadi diingatkan oleh pimpinan KPK agar keuangan haji ini agar ditata dengan baik, agar ada keajekan, kalau memang harus naik, naiknya terstruktur sehingga jemaah bisa memperkirakan yang belum berangkat, kira-kira harus nambah berapa, gitu,” ujar Yaqut dalam konferensi pers di KPK, Jumat, 27 Januari 2023.
Menurut arahan pimpinan KPK, dengan kenaikan biaya haji yang terstruktur, jemaah yang belum berangkat bisa mengkalkulasi jumlah biaya yang dibutuhkan. Yaqut mengaku menyambut baik saran dari KPK tersebut.
“Itu tadi yang dingatkan Pimpinan KPK dan insya Allah kami di Kementerian Agama bersama BPKH akan segera menindaklanjuti apa yang tadi direkomendasikan oleh KPK,” kata Yaqut.
Sebelumnya, Yaqut mengusulkan kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M sebesar Rp69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata BPIH yang mencapai Rp98.893.909,11.
Dari jumlah tersebut, biaya yang perlu ditanggung jemaah mencapai 70 persen atau Rp69,19 juta per orang. Sementara 30 persen atau Rp29,7 juta sisanya dibayarkan dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.
“Usulan ini atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Formulasi ini juga telah melalui proses kajian,” ujar Yaqut.
Sumber : TEMPO | Weblink : https://nasional.tempo.co/read/1684733/menteri-agama-ungkap-saran-kpk-soal-biaya-haji-kenaikannya-harus-terstruktur
