Triaspolitica.net : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh pegawai Kementerian Keuangan untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tahun 2023. KPK menyatakan masih ada tenggang waktu sampai 31 Maret untuk menyerahkan laporan tersebut.
"13.800 pegawai Kemenkeu masih memiliki waktu untuk melaporkan harta kekayaannya sampai dengan tanggal 31 Maret 2023," kata Juru Bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati dalam keterangannya, Senin, 27 Februari 2023.
Ipi mengimbau para pegawai Kemenkeu tidak sembarangan dalam menyerahkan data kekayaannya. Ia meminta harta-harta yang baru dibeli ataupun didapatkan dari hal lain pada akhir tahun 2022, ikut dimasukan ke dalam laporan.
"Jadi data ini sifatnya dinamis dan akan terus berubah seiring dipenuhinya kewajiban tersebut hingga batas waktu yang ditentukan," kata Ipi.
KPK mengingatkan penyerahan LHKPN merupakan kewajiban penyelenggara negara. Ada sanksi administratif apabila pejabat tidak melaporkan data kekayaannya.
"Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menetapkan tingkat dan jenis hukuman disiplin atas pelanggaran tersebut," kata Ipi.
Seperti diketahui, Kemenkeu menjadi sorotan setelah viralnya gaya hidup mewah para pejabat di lingkungan kementerian tersebut.
Redaktur : M. Isa Karim D | Indonesian Islamic News Agency (IINA)
