Triaspolitica.net : Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan pidato politiknya di hadapan ratusan para kader Partai Demokrat di lapangan tenis indoor Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Maret 2023.
Dalam pidatonya, AHY menyampaikan pandangannya mengenai posisi Partai Demokrat terhadap sejumlah isu, mulai dari utang pemerintah yang terus melonjak, nasib para guru honorer yang tak kunjung diangkat, kondisi ekonomi, hukum hingga penundaan pemilu.
"Persoalan ekonomi kita semakin rumit, karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar, yang tidak banyak berdampak pada kehidupan Wong Cilik; yaitu saudara-saudara kita terkategori miskin dan kurang mampu," kata AHY saat memberikan pidato politiknya.
Berikut Transkrip Lengkap Pidato Politik AHY :
Para pengurus, kader dan simpatisan Partai Demokrat, yang saya cintai dan banggakan,
Alhamdulillah, kemarin kita telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis atau Bimtek, secara terpusat di Jakarta. Dihadiri lebih dari 1.800 anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat, di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dari seluruh tanah air.
Hari ini, 14 Maret 2023, kurang dari setahun, menuju Pemilihan Umum 14 Februari 2024. Karena itu, saya pandang perlu untuk mengadakan sebuah mimbar politik, dihadapan para pimpinan, pengurus, anggota dewan serta para kader Demokrat lainnya.
Saya akan menegaskan kembali, arah, sikap, dan posisi politik kita. Bagaimana Partai Demokrat melihat Indonesia, tahun ini dan ke depan.
Tentu, perhatian kita saat ini semakin terfokus pada proses Pemilu. Tetapi agenda kehidupan bangsa bukan hanya Pemilu. Masih ada hal lain; yang tak kalah pentingnya bagi rakyat kita. Kita harus terus memperjuangkan perubahan dan perbaikan, di berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Saudara-saudara masyarakat Indonesia yang kami muliakan,
Melalui mimbar politik ini, Demokrat akan menyampaikan tiga hal pokok. Pertama, kami terus terpanggil dan berkewajiban untuk memikirkan dan mencari solusi atas persoalan kehidupan rakyat. Khususnya, masalah ekonomi dan kesejahteraan.
Kedua, sikap dan posisi Demokrat atas sejumlah isu nasional. Baik soal hukum dan keadilan, kebebasan, maupun kelangsungan demokrasi. Ketiga, harapan dan rekomendasi Demokrat untuk Pemilu 2024.
Dalam 6 bulan terakhir ini, saya melanjutkan agenda keliling nusantara. Berkunjung ke Jawa Tengah, Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat.
Insya Allah, tidak akan berhenti; saya akan terus datang ke lapangan, untuk menyapa dan berdialog dengan rakyat. Karena dengan demikian, saya sungguh mengetahui persoalan mereka, beserta harapan dan aspirasinya. Langsung, tanpa perantara.
Saat ini, dunia masih menghadapi tekanan ekonomi yang cukup berat. Di Indonesia, inflasi melewati ambang batas. Lebih dari 5%. Kini, masyarakat kembali merasakan kenaikan harga barang, sebagai second round effect dari kenaikan harga BBM tahun lalu.
Ibu Yanti, ibu rumah tangga yang saya temui di Sulawesi Tengah, mengatakan: Harga beras sekarung 50 kilogram, nyaris 1 juta rupiah. Artinya, harga per kilo mencapai 20 ribu rupiah. Ini jauh di atas Harga Eceran Tertinggi beras di pasaran. Ia menjerit, "Darimana kami bisa mendapat uang untuk membeli kebutuhan pokok itu?"
Saya juga mendengar keluhan para petani di Jawa; di Sumatera; di Kalimantan; di Sulawesi; hingga Bali dan Nusa Tenggara. Harga pupuk mahal; sedangkan pupuk subsidi langka. Belum lagi, harga jual hasil panen dipermainkan tengkulak.
Sementara itu, nelayan kesulitan berlayar karena mahal dan langkanya solar. Kesulitan ini dirasakan oleh para nelayan kita, termasuk di Maluku, Papua, dan Indonesia bagian timur lainnya. Kemudian, para pelaku UMKM juga masih kesulitan bangkit dari keterpurukan pasca pandemi. Khususnya, untuk mendapatkan akses dan bantuan modal usaha.
Di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, para guru honorer menangis. Mereka mengadu karena tak kunjung diangkat sebagai ASN. Belum lagi, bantuan dana pendidikan untuk golongan kurang mampu, masih terbatas. Ibu Sukmawati, misalnya. Kuliah anaknya terhambat karena persoalan ekonomi. Padahal, anaknya cukup berprestasi dengan IPK mencapai 3,94.
Kemudian generasi muda, khususnya Generasi Milenial dan Z, hampir frustasi dengan lapangan kerja yang makin terbatas. Belum lagi gempuran digitalisasi dan automasi. Sedangkan ketimpangan akses digital antara masyarakat desa dan kota, masih cukup besar.
Saudara-saudara sekalian,
Banyak yang berdalih, krisis yang kita alami juga dihadapi oleh negara lain. Bahkan, mereka mengklaim kondisi kita lebih baik. Faktanya, daya beli masyarakat turun drastis. Kemiskinan dan ketimpangan memburuk.
Memang, krisis di tanah air tidak bisa dipisahkan dari krisis global. Terkait hal itu, saya juga ikut bicara dalam forum internasional Berlin Policy Dialogue di Jerman; awal November lalu. Bersama 44 mantan pemimpin dunia, kami menyerukan untuk dihentikannya tragedi kemanusiaan di Ukraina, dan perang yang mengakibatkan krisis energi, krisis pangan dan krisis keuangan dunia.
Masalahnya, bukan hanya karena krisis global. Persoalan ekonomi kita semakin rumit, karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar, yang tidak banyak berdampak pada kehidupan Wong Cilik; yaitu saudara-saudara kita terkategori miskin dan kurang mampu.
Sementara itu, defisit anggaran coba ditutupi dengan utang pemerintah. Dalam 8 tahun terakhir, kenaikan utang pemerintah mencapai 3 kali lipat. Menurut Kementerian Keuangan, di awal 2023, angkanya mencapai 7.733 Triliun rupiah. Belum lagi, utang BUMN yang semakin menggunung, sebesar 1.640 Triliun rupiah.
Faktanya pula, rasio utang negara terhadap PDB semakin tinggi. Lagi- lagi, ada pihak yang berdalih, rasio utang masih aman. Bukan itu soalnya. Kini, kita kesulitan membayar utang, karena keuangan negara juga tengah menghadapi tekanan. Sejatinya, rakyat juga yang akan menanggung utang, lewat pajak yang mereka bayar.
Karena beban utang, ruang fiskal menjadi sangat terbatas. Tidak adil, jika akibat utang kelewat tinggi, akhirnya pemerintahan mendatang tidak leluasa membiayai kehidupan dan pembangunan nasional. Jangan menghukum pihak yang tidak bersalah.
Di tengah keterbatasan anggaran itu, pengelolaan pajak belum dilakukan dengan baik. Bahkan, rawan disalahgunakan. Padahal, pendapatan negara 80%-nya bersumber dari pajak, yang dikumpulkan dari keringat rakyat. Akibatnya, kepercayaan rakyat kepada pemerintah pun menurun.
Untuk itu, kembalikan kredibilitas pengelolaan pajak. Perbaiki sistem pengawasan. Rakyat harus diyakinkan, uang yang disetor, benar-benar masuk kas negara, dan digunakan tepat sasaran. Kita semua sebagai Wajib Pajak, punya hak untuk mengetahui kemana uang itu digunakan oleh pemerintah.
Mengapa kondisi ekonomi menjadi perhatian utama kita. Karena hal ini menyangkut kehidupan rakyat, sekaligus menjadi prasyarat suksesnya pesta demokrasi. Tentunya, kalau ekonomi dan keuangan Indonesia 1 tahun ke depan baik, Pemilu 2024 dapat dilaksanakan dengan baik pula.
Karena itu, Partai Demokrat berharap, ekonomi di tahun politik ini bisa benar-benar dikelola dengan baik. Utamanya kebijakan fiskal; yang meliputi pengelolaan APBN dan APBD. Kalau fiskal baik, Insya Allah, ekonomi kita akan berjalan baik.
Misalnya; bagaimana mengatasi gelombang PHK yang mencapai angka 1 juta orang, dan pengangguran yang mencapai angka 8,4 juta orang. Melalui kebijakan fiskal yang tepat, alokasi APBN bisa dialirkan untuk job security; guna mencegah terjadinya PHK; dan job creation; guna membuka lapangan pekerjaan yang baru.
Keterbatasan ruang fiskal saat ini menuntut kita memprioritaskan alokasi anggaran, untuk membantu rakyat yang hidupnya sangat kesulitan; utamanya meningkatkan daya beli, kesehatan dan pendidikannya. Memang, pilihan prioritas dalam kebijakan fiskal adalah hak pemerintah. Oleh karena itu, kami bermohon kepada pemerintah agar bijaksana dalam menentukan prioritas tersebut.
Selain itu, alokasi dan penggunaan anggaran harus akuntabel. Juga harus sesuai dengan konstitusi dan aturan yang berlaku. Sehingga, kebijakan fiskal ini dapat dipertanggungjawabkan.
Saudara-saudara sekalian,
Implementasi anggaran juga tidak kalah penting. Anggaran yang telah dirancang oleh pemerintah dan DPR pada postur APBN kita, tidak akan berhasil tanpa implementasi yang baik. Jika dalam praktiknya, anggaran kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, dipotong dalam jumlah besar, maka mereka akan sulit untuk memenuhi sasaran-sasaran pembangunannya.
Contohnya, jika pemotongan anggaran militer terlalu besar, tentu akan mengganggu pelaksanaan tugas pokok TNI. Kita tidak ingin, para prajurit TNI tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, akibat pemotongan anggaran itu. Padahal tugas TNI memiliki risiko yang tinggi.
Selanjutnya, jangan sampai pula kebijakan pemerintah kurang berpihak kepada Wong Cilik. Contohnya; dari 143 juta angkatan kerja, sektor pertanian menyumbang 38 juta tenaga kerja atau 26%-nya. Jadi, sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja yang paling utama.
Sayangnya, sektor Wong Cilik ini justru kurang mendapat perhatian. Bahkan, anggaran kementerian pertanian pun minim. Tahun ini saja, anggarannya hanya 15 Triliun rupiah. Angka ini setara dengan alokasi APBN untuk sektor pertanian tahun 2014. Padahal, postur APBN tahun 2023 ini, 700 Triliun rupiah lebih banyak dari 2014.
Jadi, jika ada yang bertanya, perubahan dan perbaikan apa yang sedang diperjuangkan oleh Partai Demokrat? Maka para kader, jawablah; salah satu agenda perubahan kita adalah perbaikan kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan fiskal yang tepat, adil, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Agenda yang lain adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance; yang tidak lepas dari prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Jangan diabaikan. Jika kita fokus melakukan itu dengan baik, berbagai persoalan ekonomi dan kesejahteraan rakyat tadi, dapat ditemukan solusinya.
Saudara-saudara sekalian,
Kita mencermati, tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan grusa grusu; terburu- buru dan kurang perhitungan. Contohnya, alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas.
Apa kabar program Food Estate? Banyak akademisi pertanian dan aktivis lingkungan mengkritik kebijakan Food Estate ini. Program yang hanya mengandalkan eksten-sifikasi lahan saja; tapi dinilai mengabaikan faktor ekologi dan sosial.
Kedaulatan pangan seharusnya berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat. Serta, mengindahkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan dan tradisi masyarakat lokal. Ini mengacu kepada mazhab ekonomi Demokrat, yakni sustainable growth with equity; Pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang tetap menjaga keseimbangan alam.
Sementara itu, kurang baiknya tata kelola pemerintahan juga tercermin dari lahirnya peraturan perundangan yang keluar dari norma hukum. Contohnya, Undang-Undang Cipta Kerja.
Sejak awal, Demokrat menolak Undang-Undang Ciptaker. Kami mendengar jeritan kaum buruh di berbagai daerah. Bukan hanya karena isinya yang kurang berpihak pada tenaga kerja, tetapi juga karena pembuatan aturannya dilakukan grusa grusu. Alih-alih menciptakan lapangan kerja; angka pengangguran malah makin tinggi.
Sehingga tidak mengherankan, jika Mahkamah Konstitusi akhirnya menyatakan Undang-Undang Ciptaker sebagai produk yang inkonstitusional. Selanjutnya, bukannya melibatkan masyarakat untuk melakukan perbaikan Undang-Undang itu, pemerintah justru meresponsnya secara sepihak dengan mengeluarkan Perppu Ciptaker.
Hal ini kembali menegaskan, bahwa lemahnya Good Governance, akan memicu terjadinya ketidakpastian hukum. Implikasinya, kepercayaan dunia usaha dan para investor, nasional maupun luar negeri, kepada pemerintah menurun. Tidak sedikit yang membatalkan rencana investasinya. Padahal, kita sangat membutuhkan investasi itu untuk perbaikan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Good Governance ini sangat penting. Topik ini saya bahas dalam berbagai diskusi, saat memenuhi undangan Pemerintah Australia ke Canberra, Melbourne, dan Sidney akhir November lalu. Di mata dunia, Good Governance adalah indikator kemajuan sebuah bangsa.
Rakyat Indonesia di seluruh tanah air.
Pada bagian kedua dari pidato politik ini, saya akan menyampaikan sikap dan posisi Partai Demokrat terkait sejumlah isu penting. Kita memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang istiqomah, dan amanah, serta memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.
Kita ingin aparat penegak hukum terus menjaga integritasnya. Tidak tebang pilih; tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah; dan tidak tumpul ke kawan, tajam ke lawan. Kita berharap, penegakan hukum yang seadil- adilnya menjadi komitmen seluruh aparat penegak hukum.
Namun, mencermati keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang meminta KPU untuk menghentikan tahapan Pemilu hingga 2025 mendatang, tentu mengusik akal sehat dan rasa keadilan kita.
Apa yang sedang terjadi di negeri kita ini? Apakah ini sebuah kebetulan belaka. Keputusan menunda Pemilu tersebut, hadir setelah isu tiga periode, perpanjangan masa jabatan presiden, hingga kontroversi sistem pemilu proporsional tertutup.
Kami mencermati wejangan dari Ketua Majelis Tinggi kami, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Bangsa ini tengah diuji. Banyak godaan. Karena itu, jangan ada yang bermain api, terbakar nanti. Mari selamatkan konstitusi dan demokrasi. Mari dengarkan suara rakyat dengan segenap hati kita.
Memang, saat ini banyak orang takut bicara. Banyak yang takut ditangkap, jika berseberangan dengan sikap penguasa. Tetapi, untuk hal- hal yang sangat prinsip dan menyangkut hajat hidup mereka, rakyat masih berani untuk bersuara lantang. Rakyat yang saya temui di seluruh pelosok negeri, menolak penundaan Pemilu 2024.
Jika pun Pemilu 2024 dipaksakan ditunda, lalu siapa yang akan memimpin nanti? Karena sesuai perintah konstitusi, pemerintahan saat ini akan mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 20 Oktober 2024. Apa iya, ada PLT Presiden? Apa iya, akan ada ratusan PLT anggota DPR RI dan DPD RI, serta ribuan PLT anggota DPRD? Kalau di negara kita ada PLT Presiden, dan ribuan PLT wakil rakyat yang berkuasa, dan bekerja selama 2 hingga 3 tahun, betapa kacau dan 'chaos'-nya situasi nasional kita.
Saya khawatir, dunia akan melihat Indonesia sebagai 'Banana Republic', karena semua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa mandat rakyat, tanpa Pemilu. Tidak memiliki legitimasi yang kuat; sehingga kekuasaan yang dimiliki menjadi tidak sah, dan tidak halal.
Kita juga sedang menunggu proses pengambilan keputusan di MK, terkait sistem Pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Kita ingat, Januari lalu, saya bersama 7 pemimpin partai politik lainnya, telah menolak sistem Pemilu proporsional tertutup.
Sistem proporsional terbuka adalah produk dari kemajuan kualitas demokrasi. Sistem ini memungkinkan setiap warga negara yang memiliki hak dipilih, untuk bersaing secara sehat. Membangun hubungan kepercayaan dengan konstituennya.
Bagi warga negara yang memiliki hak untuk memilih, terbuka ruang untuk mengenal langsung siapa yang akan menjadi wakil rakyatnya. Tidak seperti membeli kucing dalam karung.
Jika ada keinginan untuk melakukan perubahan dalam sistem Pemilu di masa depan; tentu saja dimungkinkan. Tentu, dalam koridor aturan yang berlaku. Tapi, jangan mengubah aturan yang sangat fundamental, saat tahapan Pemilu sudah berjalan. Ibaratnya dalam sepak bola, apa boleh kita mengubah aturan offside, di tengah-tengah pertandingan yang sedang berlangsung?
Rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan,
Pada bagian ketiga dari pidato politik ini, saya akan menyampaikan harapan dan rekomendasi Demokrat pada Pemilu 2024 mendatang. Pemilu itu milik rakyat. Yang berdaulat rakyat. Jadi, berikan hak rakyat itu. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Jangan diganggu.
Dengan demikian, berikan ruang sesuai keadilan dalam politik, bagi warga negara yang memiliki hak untuk dipilih. Kita berharap Pemilu 2024 berlangsung secara damai, jujur, adil, dan demokratis. Itulah harapan rakyat. Harapan Demokrat. Harapan kita semua.
Agar Pemilu 2024 berjalan sesuai harapan kita, Demokrat merekomendasikan pentingnya fair play, atau permainan yang adil dan sportif. Sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku.
Elemen fair play yang paling penting adalah hadirnya netralitas negara. Seluruh aparatur negara harus benar-benar netral; baik TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya; serta badan-badan usaha milik negara. Kami juga berharap para penyelenggara Pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu, bisa menjalankan tugasnya dengan baik, secara independen.
Jika kondisi itu terjadi, Insya Allah Pemilu kita akan damai. Karena ada fair play. Tidak ada kecurangan. Menang atau kalah akan diterima, jika terjadi dalam permainan yang adil dan sportif. Karena hak dan kedaulatan rakyat tidak diganggu. Intinya adalah hadirnya keadilan politik. Itulah hukum yang berlaku. Ingat, No Justice, No Peace.
Para kader Demokrat yang saya banggakan,
Saya berpesan, marilah kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh, agar kita berhasil dalam Pemilu mendatang. Kita tentu ingin mengubah nasib dan masa depan kita. Kembali ke pemerintahan nasional, dan kuat di Parlemen. Artinya, kita ingin menang dalam pemilihan presiden, dan sukses besar dalam pemilihan anggota legislatif. Insya Allah, dengan ridho-Nya dan dukungan rakyat, Demokrat akan mendapatkan kemenangan ganda itu.
Harapan itu tentu akan terwujud, dengan kerja keras kita sendiri. “Sesungguhnya Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya.” Untuk itu, Partai Demokrat harus terus berada di tengah-tengah rakyat. Dengarkan aspirasi mereka, perjuangkan harapannya. Sejatinya, suara Demokrat adalah suara rakyat. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat.
Berkaitan dengan hal itu, menjelang bulan suci Ramadhan 1444 H, saya mengajak seluruh kader Partai Demokrat, untuk menjadikan momentum ini sebagai sarana membantu rakyat yang sedang kesulitan. Demokrat harus terus menjadi bagian dari solusi.
Saudara-saudara sekalian,
Pada bagian akhir pidato politik ini, saya ingin membangkitkan semangat dan energi perubahan kita. Makin dekat dengan Pemilu, makin banyak
gangguan, tantangan, dan ujiannya. Kita harus berani dan bersatu, untuk menghadapinya bersama-sama.
Dalam semangat ini, izinkan saya secara khusus mengucapkan terima kasih dan penghormatan kepada para patriot bangsa, yang juga hadir bersama kita saat ini. Beliau-beliau adalah senior-senior saya. Para Jenderal, Laksamana, dan Marsekal, purnawirawan TNI-Polri, yang siap berjuang bersama kita, bersama rakyat Indonesia, untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan.
Akhirnya, saya ingin meyakinkan kembali, dengan bertanya kepada seluruh hadirin yang berada di ruangan ini. Apakah kita yakin memperjuangkan perubahan dan perbaikan? Apakah kita berani menghadapi ujian dan tantangan? Apakah kita siap bekerja keras untuk mewujudkan kemenangan?
Mari kita satukan energi dan kekuatan. Mari hadirkan gelombang dan getaran perubahan dan perbaikan. Untuk Indonesia yang lebih baik. Indonesia untuk semua!
Redaktur : M. Isa Karim D | Indonesian Political News Agency (IPNA)
