Triaspolitica.net : Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj memberikan ultimatum terhadap pemerintah agar memberikan pengawasan yang maksimal terhadap pengelolaan pajak.
Said Aqil mewanti-wanti apabila pemerintah tidak benar mengurus pegawai pajak, maka ia akan mendorong anggota NU untuk tidak membayar pajak.
“Saya saat jadi ketua PBNU tahun 2012 bulan September, waktu itu baru ada kejadian Gayus Tambunan, keputusan kyai bahwa kalau uang pajak selalu diselewengkan, NU akan mengambil sikap tegas, warga NU nggak usah bayar pajak,“ ujar Said Aqil saat ditemui di lobby RS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (28/2/2023).
Lebih lanjut Said Aqil bercerita bahwa pada saat ia mengungkapkan hal tersebut, ucapannya mengundang ‘perhatian’ mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kala itu.
“Waktu itu sampai-sampai pak SBY kirim utusan, almarhum pak Yusuf stafsusnya menemui saya, bilang kalau memang itu berdasarkan referensi kitab kuning, kalo pajak masih diselewengkan, warga NU akan diajak oleh para kyai-kyai untuk tidak bayar pajak. tapi kalau pajak untuk rakyat, pajak untuk pembangunan, pajak untuk kebaikan kita dukung agar masyarakat NU taat bayar pajak,” tegasnya.
Kendati demikian, Said Aqil masih percaya bahwa pihak pemerintah melalui kementerian keuangan akan serius menangani kasus-kasus penyelewengan pajak yang ada di Indonesia.
“Sejauh ini kita masih percaya pemerintah lewat Kementerian Keuangan untuk serius menangani kasus ini. Supaya ke depan tidak terulang lagi kasus-kasus yang mencederai masyarakat seperti ini," ujarnya.
Said Aqil mengatakan warga NU selalu mendukung pajak untuk kebaikan. Dia menyatakan warga NU taat membayar pajak. "Tapi kalau pajak untuk rakyat, pajak untuk pembangunan, pajak untuk kebaikan, kita dukung. Warga NU taat bayar pajak," ujarnya.
Redaktur : M. Isa Karim D | Indonesian Islamic News Agency (IINA)
