TriasPolitica.net : Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, meminta maaf kepada pimpinan serta seluruh warga Muhammadiyah. Dalam permintaan maafnya, Thomas masih berharap perbedaan hari raya Idulfitri dapat diselesaikan, tidak terus dilestarikan.
"Dengan tulus saya memohon maaf kepada pimpinan dan warga serta teman-teman Muhammadiyah. Semoga kesatuan ummat bisa segera terwujud," tulis Thomas dalam unggahannya di akun media sosial Facebook, Selasa, 25 April 2023.
Bersama dengan tulisan tersebut Thomas mengunggah foto berisi beberapa paragraf kalimat. Dia menuliskan, dengan tulus dia memohon maaf atas sikap kritis pada kriteria Wujudul Hilal yang dia anggap usang secara astronomi dan sikap ego-organisasi yang menghambat dialog menuju titik temu.
Menurut Thomas, dia tak mempunyai kebencian atau kedengkian pada organisasi Muhammadiyah yang dia sebut sebagai aset bangsa yang luar biasa. Thomas menjelaskan, niatnya hanya ingin mendorong perubahan untuk bersama-sama mewujudkan kesatuan ummat secara nasional terlebih dahulu.
"Saya mengulang-ulang setiap ada perbedaan hari raya untuk mengingatkan bahwa perbedaan ini mestinya bisa diselesaikan, tidak dilestarikan," kata dia.
Pada paragraf terakhir, Thomas kembali memohon maaf kepada pimpinan dan warga Muhammadiyah atas ketidaknyamanan dan kesalahpahaman yang terjadi beberapa waktu ke belakang.
"Sekali lagi saya mohon maaf dengan tulus kepada pimpinan dan warga Muhammadiyah atas ketidaknyamanan dan kesalahpahaman yang terjadi," katanya.
Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Pusat Muhammadiyah melaporkan dua peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ke Badan Reserse Kriminal Polri. Dua peneliti BRIN yang dilaporkan adalah Thomas Djamaluddin dan Andi Pangerang atau AP Hasanuddin.
LBH PP Muhammadiyah menilai unggahan kedua peneliti astronomi dan astrofisika BRIN itu mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian dan ancaman. LBH PP Muhammadiyah mengatakan akan melaporkan keduanya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ***
Indonesian Political News Agency (IPNA)
