“Mayoritas masyarakat tidak setuju dengan sebutan presiden adalah petugas partai,” kata Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby dalam keterangannya, Senin, 19 Juni 2023.
“Sebanyak 69,9 persen responden menyatakan tidak setuju, hanya 17,5 persen saja yang setuju dengan penyematan petugas partai ke presiden,” tambahnya.
Survei digelar pada 30 Mei hingga 12 Juni 2023 dengan melibatkan 1.200 responden. Sample survei diambil dengan metode multi-stage random sampling.
Dalam sebaran pilihan partai, pemilih partai mana pun juga tak setuju dengan sebutan petugas partai itu. Uniknya, PDIP yang secara kepartaian kerap menggunakan istilah petugas partai, 78 persen pemilihnya justru tidak setuju dengan penyematan istilah itu.
Sebagaimana diketahui, dalam berbagai kesempatan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kerap menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo yang merupakan kader partai berlambang banteng itu adalah petugas partai. ***
Redaktur : Abu Isa Karim D | Indonesian Islamic News Agency (IINA)
