 |
Foto: Ketum DPP Gernas IG, Dr. Legisan S. Samtafsir memberi
orasi di depan massa Buruh dan Rakyat di depan Patung Kuda, Jakarta,
Kamis, 10 Agustus 2023. |
TriasPolitica.net : Jakarta - Gerakan Nasional Indonesia Gemilang (Gernas IG) mendukung aksi massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) bersama Rakyat di depan Istana Kepresidenan RI/Patung Kuda, Jakarta, Kamis (10/8/2023).
Ketua Umum DPP Gernas IG, Dr. H. Legisan S. Samtafsir, MAg dalam orasinya di hadapan massa buruh bersama rakyat dan mahasiswa menegaskan, bahwa buruh memiliki hak untuk hidup sejahtera di Indonesia. Karena itu aspirasi buruh harus di dengar oleh pemerintah dan semua komponen masyarakat harus mendukung gerakan buruh.
"Buruh jangan hanya melahirkan generasi-generasi buruh, tapi harus melahirkan pemimpin di negeri ini. Karena itu buruh harus sejahtera'" tegas Legisan.
Apalagi, kata Legisan, Indonesia kaya raya. Bahkan kekayaannya cukup untuk menghidupi buruh untuk hidup sejahtera.
"Tapi karena kebijakan yang dibuat tidak berpihak ke buruh ditambah pengelolaan sumber daya alam tidak profesional, nasib buruh jadi menderita. Padahal semestinya nasib buruh harus disejahterakan," papar Legisan.
Legisan mengaku, kehadiran dirinya bersama sejumlah pengurus dan anggota Gernas IG dalam Aksi Sejuta Buruh karena mempunyai niat dan tujuan yang sama, yakni sama-sama ingin adanya perubahan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Legisan, mestinya penguasa /presiden yang diberi mandat oleh rakyat dalam kebijakannya berpihak kepada rakyat/buruh. Bukan sebaliknya, mengutamakan kepentingan segelintir orang atau oligarki.
"Tidak semestinya Penguasa berkhianat kepada buruh dan rakyat. Sebab yang memilih presiden atau penguasa adalah rakyat," tandas Legisan.
Tak hanya massa AASB, Gernas IG yang turun berunjukrasa di depan Patung Kuda, tapi juga massa Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), massa HMI dan mahasiswa lainnya.
Massa buruh yang hadir juga tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari sejumlah daerah seperti Bekasi, Jawa Barat dan Banten.
Dalam aksinya, massa mendesak agar Pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU No.6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan), dan mewujudkan Jaminan Sosial Semesta Sepanjang Hayat. (*)
TriasPolitica.net | Indonesian Islamic News Forum (IINF)
