Heboh Peta Baru China Caplok Batas Wilayah, Negara-negara Tetangga Protes
TriasPolitica.net : Pemerintah China merilis peta baru edisi standar 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Daya Alam China pada awal September 2023 lalu. Namun, Peta itu kemudian mendapat protes dari negara-negara tetangga karena mencaplok sejumlah wilayah negara-negara tersebut.
Bukan hanya mencaplok wilayah daratan negara lain, dalam peta itu juga mengklaim perluasan wilayah China di Laut China Selatan (LCS). Di LCS, China merubah konsep wilayah negaranya dari sembilan garis putus-putus, menjadi 10 garis putus-putus.
Sembilan garis putus-putus sebelumnya mengklaim laut dari Kepulauan Paracel (yang juga diklaim Vietnam dan Taiwan) hingga Kepulauan Spratly yang disengketakan dengan Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan dan Vietnam. Dalam peta 10 garis putus-putus itu, China pun tegas memasukkan pula wilayah Taiwan ke dalam teritorialnya.
Negara-negara tetangga ramai-ramai mengajukan protes diplomatik terhadap China, seperti : India, Nepal, Filipina, Malaysia, Taiwan dan Indonesia. Rusia dilaporkan juga memprotes pemerintah China atas peta tersebut.
Setelah konflik selama beberapa dekade, China dan Rusia telah menyelesaikan perselisihan tersebut pada tahun 2005 dan pembagian pulau yang disengketakan tersebut selesai pada tahun 2008. Berdasarkan kesepakatan tersebut, China mendapatkan 170 dari 350 km persegi pulau tersebut bersama dengan beberapa pulau terdekat lainnya dan Rusia mempertahankan kepemilikannya.
"Peta baru tersebut bertentangan dengan perjanjian bilateral yang ditandatangani untuk mengakhiri perselisihan pada tahun 2005. Peta China telah mengklaim Pulau Bolshoi Ussuriysky secara keseluruhan sebagai wilayah China," tulis pemerintah Rusia.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi dengan tegas menyatakan protes terhadap peta baru yang dikeluarkan China. Peta yang secara resmi disebut China Standard Map Edition 2023 itu memasukkan kawasan laut yang secara sah merupakan bagian dari Indonesia menjadi bagian dari China.
"Posisi Indonesia ini bukan posisi yang baru, tetapi posisi yang selalu disampaikan secara konsisten yaitu bahwa penarikan garis apapun, klaim apapun yang dilakukan harus sesuai dengan UNCLOS 1982. Itu posisi Indonesia yang selalu konsisten disampaikan," ungkap Menlu Retno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. ***
Lihat di : https://twitter.com/globaltimesnews/status/1696104724691570945
Editor : AM. Isa Karim D | TriasPolitica.net | Indonesian Islamic News Agency (IINA)
