TriasPolitica.net : Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka membela Presiden Jokowi usai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut penguasa sekarang mau bertindak seperti penguasa era Orde Baru (Orba). TKN menilai Megawati sedang mengkritik kadernya sendiri yang masih menjabat sebagai menteri di kabinet Jokowi.
"Menuduh kekuasaan hari ini seperti perilaku Orde Baru sama saja menuduh perilaku menteri-menteri dari partai politik tertentu tersebut," kata Nusron di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Selasa (28/11/2023).
Menurut Nusron, apabila tuduhan Orde Baru itu karena dugaan mobilisasi ASN, maka yang paling bertanggung jawab terkait ASN adalah Menteri PANRB. Apabila yang dituduhkan soal mobilisasi petugas pendamping sosial, maka itu hanya bisa dilakukan oleh Menteri Sosial.
"Kemudian yang bisa dimobilisasi adalah lapas (lembaga pemasyarakatan) ya. Kan lapas yang itu juga kita tahu kebetulan menterinya juga datang dari partai tertentu," kata Nusron karena pengelolaan lapas berada di bawah kendali Menteri Hukum dan HAM.
Menurut Nusron, anggapan bahwa Presiden Jokowi seperti penguasa rezim Orde Baru itu tidak tepat. Sebab, berbagai ciri-ciri rezim Orde Baru tidak ada pada Jokowi. Pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto kekuasaan terpusat pada satu partai, sedangkan sekarang kekuasaan tersebar di banyak partai politik sebagaimana tampak dari pengisian kursi menteri dari lintas partai.
Selain itu, ciri-ciri rezim Orde Baru adalah jumlah partai politik dibatasi hanya tiga. Adapun sekarang terdapat 18 partai politik peserta Pemilu 2024.
Nusron menyimpulkan, pernyataan Megawati itu jelas tidak terbukti. Menurutnya, pernyataan tersebut hanya ilusinasi dari sosok orang tua yang sedang gelisah. Megawati diyakini sedang gusar karena gagal menjadikan Presiden Jokowi petugas partai yang tunduk atas semua keinginan PDIP.
"Statement yang disampaikan Bu Mega itu adalah statement kegelisahan sebagai orang tua, kegelisahan sebagai partai pengusung yang kebetulan sebetulnya berharap supaya Pak Jokowi itu dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik tertentu," kata Nusron.
"Tetapi, Pak Jokowi lebih memilih menjadi petugas negara dan petugas rakyat daripada menjadi petugas partai politik," ujar politikus Partai Golkar itu menambahkan. ***
Editor : AM. Isa Karim D | Indonesian Islamic News Agency (IINA)
