Rencana Partai politik pendukung paslon nomor 01 dan 03 menggunakan hak interpelasi,angket dan menyatakan pendapat terhadap dugaan kecurangan dan pelanggaran hukum di Pemilu ini sangat lah konteks. Alasannya ada dua : [1] Interpelasi terkait dengan kebijakan siRekap yang dicurigai manupulatif ; hasilnya menimbulkan hak menyatakan pendapat agar dilakukan perhitungan ulang berdasarkan plano dan form C.1. [2] Angket terkait pelanggaran hukum oleh KPU karena menerbitkan Surat Edaran bukan ke internal KPU tapi ke Parpol peserta Pemilu hingga menerima Gibran sebagai Cawapres Prabowo Subiyanto,padahal Peraturan KPU 19/2023 Jo UU Nomor 7 tahun 2023 perubahan UU Nomor 17 tahun 2017 belum dirubah. Artinya,KPU melanggar kewenangan legislative sebagai pembuat UU ; angket berujung menyatakan pendapat bahwa KPU melangar hukum,produk KPU cacat politik agar menjadi pertimbangan penting dalam putusan hukum maka hasil akhir litigative ialah diskualifikasi atas kedudukan Gibran sebagai Cawapres dari Prabowo Subiyanto.
Secara teori langkah konstitusional tersebut di atas benar dan bisa dilakukan,tetapi pada saat bersamaan dihadapkan pada agenda Pemilu oleh KPU yang sampai saat ini tidak/atau belum dilakukan perubahan. Jadwal pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu Presiden 20 Maret 2024. Kendati nantinya Paslon nomor 01 dan 03 enggan menandatangani hasil rekapitulasi maka KPU kemungkinan besar akan menggunakan bukti tanda tangan saksi sebagai dasar pengumuman. Bilamana Paslon 01 dan 03 belum juga menerima,maka dipersilahkan melakukan gugatan sengketa hasil Pemilu ke Mahkama Konstitusi. Terhadap upaya litigative konstitusional tersebut kecil kemungkinan dikabulkan oleh Majelis Hakim Konstitusi,seperti yang sudah-sudah terjadi. Maka episode ini akan berakhir dengan pengumuman hasil Pemilu oleh KPU tiga hari setelah putusan MK. Diperkirakan proses persidangan MK berjalan di kisaran bulan April Mei 2024. ***
Oleh :
Al Ghozali Hide Wulakada (Dosen Filsafat Hukum di Universitas Surakarta )
