TriasPolitica.net : Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, meminta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes-PDT) Yandri Susanto untuk menyampaikan permintaan maaf atas tindakan yang menimbulkan kontroversi terkait penggunaan kop surat resmi kementerian untuk acara pribadi.
"Beliau sudah meminta maaf. Sebagai Ketua Umum PAN, saya juga mengarahkan agar Yandri menyampaikan permintaan maaf," ujar Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (23/10/2024).
Zulkifli menegaskan bahwa kejadian serupa tidak boleh terulang di masa mendatang. Ia juga menyatakan rasa syukurnya bahwa insiden ini terjadi di awal masa jabatan para menteri dalam Kabinet Merah Putih.
"Ini adalah pengalaman awal, sehingga di kemudian hari, insya Allah, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Lebih baik hal ini terjadi di awal," kata Zulkifli.
Kontroversi ini mencuat setelah surat undangan untuk acara haul kedua almarhumah ibu Yandri, Hj. Biasmawati, menggunakan kop surat dan stempel resmi dari Kemendes PDT. Surat tersebut ditujukan kepada para kepala desa hingga ketua RT dan juga mencakup peringatan Hari Santri serta syukuran atas pelantikan Yandri sebagai Menteri Desa.
Sorotan publik semakin besar setelah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengkritik tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran etika birokrasi.
"Saya tidak tahu apakah surat undangan yang viral itu benar, namun jika benar, itu adalah tindakan yang salah dan melanggar etika birokrasi," ujar Mahfud di Gedung Kementerian Pertahanan, Selasa (22/10/2024).
Yandri Susanto telah merespons kritik tersebut dengan menyampaikan permintaan maaf dan berterima kasih kepada Mahfud MD. Ia menegaskan bahwa tidak ada unsur politik dalam acara haul, peringatan Hari Santri, maupun syukuran tersebut.
"Kami berterima kasih kepada Pak Mahfud atas kritiknya, dan insya Allah kejadian ini tidak akan terulang lagi," ujar Yandri. ***
