TriasPolitica.net : Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melalui Kabinet Indonesia Merah Putih berkomitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu agenda utama adalah rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) yang dijadwalkan mulai berlangsung pada tahun 2025 mendatang.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy, di Jakarta pada Senin, 18 November 2024.
Basuki menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas perkembangan terkini pembangunan IKN serta persiapan rencana pemindahan ASN. "Sesuai perintah Presiden Prabowo, timeline pemindahan ASN dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahun 2025 dan 2028. Saya sudah berkoordinasi dengan Menteri PAN-RB Rini Widyantini terkait kepastian jadwal kepindahan ASN pada 2025," ujar Basuki.
Ia menambahkan, target penyelesaian ekosistem pemerintahan pusat di IKN, mulai dari infrastruktur perkantoran hingga fasilitas pendukung, ditetapkan pada Desember 2024. “Perkantoran, hunian, hingga fasilitas lainnya, seperti restoran dan gerai hiburan, akan siap pada akhir tahun ini. Sebanyak 47 menara hunian juga telah dirampungkan," jelas mantan Menteri PUPR tersebut.
Basuki menegaskan bahwa tahapan awal pemindahan ASN akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan kesiapan fasilitas dan kebutuhan sumber daya manusia. "Saya harus memastikan semua siap, mulai dari perkantoran, hunian untuk eselon I, II, hingga staf, serta fasilitas penunjang lainnya. Kami masih menunggu keputusan final dari Menteri PAN-RB terkait detail jadwal pemindahan," tambahnya.
Untuk tahap kedua pada tahun 2028, fokus pembangunan akan diarahkan pada fasilitas lembaga yudikatif dan legislatif, seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Saya juga diminta untuk menyelesaikan ekosistem legislatif dan yudikatif, termasuk hunian, sesuai arahan Presiden Prabowo. Ini menjadi target besar yang harus kami capai hingga 2028," kata Basuki.
Dengan komitmen pemerintah yang kuat, IKN diharapkan dapat menjadi pusat pemerintahan yang modern, efisien, dan siap mendukung transformasi nasional yang lebih berkelanjutan. (DLH/CGT)
