TriasPolitica.net : Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan bahwa Kementerian HAM tidak memiliki program kerja khusus selama 100 hari pertama, melainkan fokus pada program jangka panjang lima tahun sebagai respon terhadap kondisi darurat dalam pembangunan rakyat, bangsa, dan negara.
"Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency condition (kondisi darurat) untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara selama lima tahun ke depan, jika ini terus dipertahankan," ungkap Pigai dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Pigai menjelaskan bahwa program 100 hari kerja sudah selesai jika yang dimaksud adalah pengaturan tata laksana kerja dan pengisian posisi staf. Menurutnya, penyusunan tata laksana, revitalisasi, dan pembangunan organisasi serta pengisian staf telah selesai dalam tujuh hari kerja.
"Saya langsung memimpin dan membuat rancangan organisasi. Rancangan yang telah disiapkan oleh Kementerian HAM saya susun ulang, melakukan beberapa koreksi, dan memasukkannya ke level atas," jelasnya.
Pigai menambahkan bahwa Kementerian HAM telah mengadakan pertemuan sekitar enam hingga tujuh kali sebelum keberangkatannya ke Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti pembekalan Kabinet Merah Putih. Ia menyebutkan bahwa hampir 90 persen struktur organisasi, beserta tugas pokok dan fungsi, telah rampung.
Selama lima tahun ke depan, Pigai menegaskan komitmen Kementerian HAM untuk berada di garis terdepan dalam memastikan bahwa kebijakan-kebijakan HAM dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan, layak menerima, dan berada di wilayah terjauh dari pembangunan. ***
