TriasPolitica.net : Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa anggaran pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 akan menjadi yang tertinggi dalam sejarah Indonesia. Pernyataan ini disampaikan pada acara puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome, Jakarta, Kamis 28 November 2024.
"Kami yang menerima mandat dari rakyat, sekarang berada dalam Koalisi Merah Putih, dan memegang tanggung jawab pemerintahan, menempatkan pendidikan sebagai prioritas nomor satu dalam APBN kita," tegas Prabowo.
Presiden juga mengungkapkan bahwa anggaran pendidikan dalam APBN tahun 2025 akan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
"Untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2025 adalah yang terbesar sepanjang sejarah," imbuh Prabowo.
“Kami merasa senang, meskipun baru satu bulan menjabat, pemerintah telah mampu meningkatkan kesejahteraan guru,” ujar Prabowo.
Presiden menjelaskan, guru Aparatur Sipil Negara (ASN) akan menerima peningkatan kesejahteraan berupa tambahan sebesar satu kali gaji pokok. Sementara itu, guru non-ASN akan mendapatkan peningkatan tunjangan menjadi Rp 2 juta per bulan.
“Anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN di tahun 2025 naik menjadi Rp 81,6 triliun, atau meningkat Rp 16 triliun dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Selain peningkatan kesejahteraan, pemerintah juga berencana menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru ASN dan non-ASN. Kuota program tersebut akan ditingkatkan menjadi lebih dari 800 ribu guru pada tahun 2025.
Presiden menegaskan bahwa peserta PPG harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4. Saat ini, berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, terdapat sekitar 249 ribu guru yang belum memenuhi kualifikasi tersebut.
“Pemerintah secara bertahap akan memberikan bantuan pendidikan kepada guru-guru yang belum memiliki kualifikasi S1 atau D4 agar mereka dapat melanjutkan pendidikan,” imbuh Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan rencana pemerintah untuk memberikan bantuan transfer langsung kepada guru non-ASN sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Besaran bantuan tersebut akan diumumkan pada tahun 2025 setelah pemetaan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) selesai dilakukan.
“Kami tengah melakukan pemetaan melalui BPS untuk menentukan siapa saja yang berhak atas bantuan tersebut,” tutupnya.
Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki sektor pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan guru sebagai garda terdepan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. (DLH/CGT)
