TriasPolitica.net : Jakarta - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, melantik enam juru bicara baru di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, pada Senin (18/11/2024).
Salah satu yang dilantik adalah Ujang Komarudin, seorang pengamat politik Indonesia yang dikenal luas di ranah akademik dan sering tampil di media.
Ujang Komaruddin, kelahiran Subang pada 1981, menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) sejak 2016. Selain aktif sebagai pengamat, Ujang juga merupakan dosen tetap di Universitas Al Azhar Indonesia.
Ia menyelesaikan pendidikan doktoralnya (S3) dalam bidang Ilmu Politik di Universitas Indonesia (UI), setelah sebelumnya menamatkan pendidikan S2 di universitas yang sama. Gelar sarjana (S1) ia peroleh dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung, dengan fokus pada Politik Islam.
Karier Ujang di dunia politik dan pemerintahan cukup beragam. Ia pernah menjabat sebagai Staf Khusus Ketua DPR, Ade Komarudin, serta menjadi Tim Ahli Bidang Politik dan Pemerintahan di Fokus Parlemen pada 2013.
Di luar itu, ia kerap tampil sebagai pembicara, penulis opini, dan aktif dalam berbagai organisasi. Salah satu karya tulisnya yang cukup dikenal adalah buku berjudul "Ideologi Partai Politik: Antara Kepentingan Partai dan Wong Cilik" yang diterbitkan pada 2016.
Sebelum dilantik sebagai juru bicara PCO, Ujang membagikan refleksi pribadinya melalui unggahan di media sosial. Dalam pesan tersebut, ia menekankan pentingnya menjaga sikap positif meskipun menghadapi tantangan.
"Semoga semuanya mudah dan lancar yaa Allah. Aamiin... Tak peduli berapa banyak orang yang membencimu, memotong jalanmu, tersenyum di depan, memukul di belakang, nyinyir, dan memfitnahmu. Tetaplah tersenyum. Tetaplah berbuat baik. Dan tetaplah nikmati hidup," ujarnya.
Selain Ujang Komaruddin, lima nama lain yang dilantik sebagai juru bicara Presiden adalah Philips Vermonte, Adita Irawati, Prita Laura, Dedek Prayudi, dan Hariqo Wibawa Satria. Pelantikan ini diharapkan memperkuat komunikasi pemerintah dengan masyarakat melalui penyampaian informasi yang profesional dan transparan. (DLH/CGT)
