TriasPolitica.net : Jakarta — Ketua Tim Pemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria, mengungkapkan adanya dugaan kecurangan dalam Pilkada DKI Jakarta. Ia menyebut terdapat indikasi praktik politik uang serta penyebaran sembako di masa tenang yang diduga terjadi di sejumlah wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu.
“Kami juga ingin menyampaikan sebagaimana kita ketahui, memang masih ada kecurangan-kecurangan yang terjadi. Sebagaimana kemarin kami sampaikan di konferensi pers, bahwa telah terjadi adanya money politics dan juga adanya penyebaran sembako dalam rangka memengaruhi (pemilih),” kata Riza dalam konferensi pers di DPD Golkar, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024) dini hari.
Menurut Riza, salah satu bukti dugaan kecurangan ditemukan di Kepulauan Seribu, di mana ditemukan sejumlah paket sembako yang siap diedarkan untuk memengaruhi pemilih. "Dan ternyata dugaan kami betul. Di beberapa tempat, termasuk di Pulau Seribu, kemarin telah ditemukan banyak sekali sembako yang siap edar," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa praktik semacam ini mencederai integritas proses demokrasi di Pilkada DKI Jakarta. “Inilah salah satu faktor yang mencederai proses Pilkada di DKI Jakarta, yaitu masih adanya pihak-pihak yang menggunakan cara-cara curang seperti politik uang dan penyebaran sembako di hari tenang,” tambahnya.
Riza juga menyerukan kepada seluruh jajaran partai pendukung paslon RIDO untuk aktif melaporkan dugaan kecurangan tersebut kepada pihak berwenang, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), kepolisian, hingga Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
“Kami mengajak seluruh jajaran partai pendukung agar melaporkan semua bentuk-bentuk politik uang dan kecurangan yang terjadi kepada aparat hukum terkait Pilkada, yaitu Bawaslu, KPU, dan kepolisian. Kami juga berharap agar hal ini dapat ditindaklanjuti secara serius oleh Kejaksaan dan Gakkumdu di Bawaslu,” pungkasnya.
Ahmad Riza Patria menekankan pentingnya memastikan Pilkada berjalan dengan jujur dan adil demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di ibu kota. (DLH/CGT)
