TriasPolitica.net : Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara tegas meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, untuk menghapus sistem zonasi dalam mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Permintaan ini disampaikan langsung oleh Wapres Gibran dalam sambutannya pada acara Pembukaan Tanwir I Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah yang digelar di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).
“Saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, ‘Pak, ini zonasi harus dihilangkan,’” ujar Gibran di hadapan peserta acara yang dihadiri berbagai kalangan, termasuk Menteri Abdul Mu’ti yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah.
Gibran mengungkapkan bahwa ia telah menyampaikan arahan serupa kepada para Kepala Dinas Pendidikan dari seluruh Indonesia dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berlangsung di Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024).
Menurut Wapres Gibran, sistem zonasi yang diterapkan dalam PPDB saat ini menimbulkan berbagai kendala di lapangan. Ia menilai kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan merata bagi masyarakat.
Acara Pembukaan Tanwir I Pemuda Muhammadiyah ini dihadiri oleh sejumlah tokoh pendidikan, pemuda, dan masyarakat, serta menjadi momen penting bagi Wapres Gibran untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pendidikan nasional.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti belum memberikan tanggapan resmi terkait permintaan tersebut. Namun, diskusi mengenai sistem zonasi PPDB diperkirakan akan menjadi salah satu topik penting dalam evaluasi kebijakan pendidikan di masa mendatang. (DLH/CGT)
