TriasPolitica.net : Jakarta, 16 Desember 2024 – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi mengumumkan pemecatan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, beserta dua anggota keluarganya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, dari keanggotaan partai.
Keputusan tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, dalam sebuah keterangan video yang dirilis pada Senin (16/12/2024). Dalam pengumuman tersebut, disebutkan bahwa pemecatan ini juga mencakup 27 anggota partai lainnya.
“DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, saudara Gibran Rakabuming Raka, dan saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang terkena pemecatan,” ujar Komarudin.
Surat keputusan pemecatan ini telah teregristrasi secara resmi dengan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 untuk Joko Widodo, nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 untuk Gibran Rakabuming Raka, dan nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024 untuk Bobby Nasution.
Tidak Lagi Diakui sebagai Kader PDIP
Komarudin menegaskan, ketiganya kini tidak lagi memiliki hubungan dengan PDIP, baik dalam kegiatan maupun jabatan yang mengatasnamakan partai.
“Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP-PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa keputusan ini diambil dengan penuh pertimbangan dan akan dipertanggungjawabkan pada Kongres PDIP mendatang.
Berlaku Sejak Penetapan
Surat keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, yaitu 14 Desember 2024. Ketua Umum PDIP, Megawati Suparno Putri, beserta Sekretaris Jenderal Hasko Kristianto, telah menandatangani surat tersebut sebagai dokumen resmi.
“Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya,” tandas Komarudin dalam penutup keterangannya.
Pemecatan ini menjadi salah satu langkah tegas yang diambil PDIP dalam menjaga integritas dan disiplin organisasi partai. Langkah ini juga diperkirakan akan menjadi sorotan di ranah politik nasional. (DLH/CGT)
