TriasPolitica.net : Jakarta – Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, mengungkapkan bahwa usulan penetapan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, sebenarnya sudah muncul sejak 2020. Namun, usulan tersebut tidak diakomodasi oleh pimpinan KPK saat itu yang dipimpin Firli Bahuri.
Novel menyatakan bahwa pimpinan KPK ketika itu beralasan untuk menangkap Harun Masiku terlebih dahulu sebelum menetapkan Hasto sebagai tersangka, meskipun bukti-bukti sudah mencukupi.
"Seingat saya, sejak awal tahun 2020 saat Operasi Tangkap Tangan (OTT), penyidik sudah mengusulkan agar Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti-bukti yang ada," ujar Novel kepada wartawan, Selasa (24/12/2024).
"Tetapi saat itu pimpinan KPK tidak mau dan meminta agar Harun Masiku ditangkap terlebih dahulu," tambahnya.
Novel juga menjelaskan bahwa dugaan keterlibatan Hasto dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) yang melibatkan buronan Harun Masiku sudah menjadi perhatian KPK sejak lama. Namun, menurutnya, pimpinan KPK periode sebelumnya tidak melaksanakan tugas sesuai kewajiban yang seharusnya dilakukan.
"Kasus ini sebenarnya sudah lama, tetapi pimpinan KPK sebelumnya tidak menjalankan kewajiban dengan semestinya. Termasuk mengenai Harun Masiku yang sampai sekarang belum juga tertangkap," kata Novel.
Lebih lanjut, Novel menegaskan bahwa setiap kasus korupsi harus ditangani sesuai fakta dan bukti yang ada. Ia memperingatkan bahwa ketidakpatuhan dalam menjalankan proses hukum dapat menimbulkan persepsi adanya kepentingan politik tertentu.
"Menurut saya, semua kasus mesti diproses apa adanya. Ketika tidak diproses sesuai dengan fakta oleh pimpinan KPK sebelumnya, maka yang terjadi adalah seperti sekarang ini, muncul persepsi seolah ada kepentingan politik," tuturnya. (DLH/CGT)
