TriasPolitica.net : Jakarta — Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus, menyampaikan permintaan maaf atas kehadiran Joko Widodo (Jokowi) di panggung politik nasional. Ia mengakui bahwa keputusan partai untuk menghadirkan Jokowi merupakan sebuah "dosa" bagi PDIP.
"Terus terang, mohon maaflah Jokowi hadir dalam panggung politik, itu dosa kita [kami]. Tapi kan kita enggak dosa dengan kelakuannya semua kan," ujar Deddy dalam acara rilis survei Nagara Institute bertema Toleransi Pemilih Terhadap Politik Dinasti pada Pemilu dan Pilkada 2024. Pernyataan tersebut disampaikan melalui kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Kamis (19/12/2024).
Deddy menegaskan, meskipun PDIP mendidik Jokowi sebagai kader, partai tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh Jokowi selama menjabat sebagai presiden. Ia bahkan menyebut bahwa Jokowi, pada masa akhir jabatannya, telah merusak demokrasi di Indonesia.
"Masa kita harus tanggung jawab juga, yang bener aja dong kita tanggung jawab. Dia sama Tuhan," tegasnya.
PDIP merupakan partai politik yang menjadi kendaraan Jokowi sejak ia mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo pada 2005, Gubernur DKI Jakarta pada 2012, hingga dua kali menjadi calon presiden pada Pilpres 2014 dan 2019. Namun, pada Pilpres 2024, Jokowi mendukung putranya, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Langkah ini bertentangan dengan keputusan partai, sehingga PDIP resmi memecat Jokowi dan keluarganya pada 4 Desember lalu.
Deddy juga menyebut kerusakan demokrasi tidak adil jika sepenuhnya disalahkan pada rakyat. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab utama berada di tangan elite politik dan partai.
"Siapa yang rusak? Rakyatnya? Ya elitenya, calonnya, partainya. Karena apa? Karena memang itu tadi, pelembagaan partai politik itu enggak jalan, rekrutmen itu enggak jalan dengan baik. Itu problem luar biasa, jadi jangan salahkan rakyat," jelasnya.
Menurut Deddy, masyarakat merasa bahwa elite politik hanya hadir saat membutuhkan suara mereka, tanpa memberikan kontribusi yang berarti dalam kehidupan sehari-hari.
"'Lu kan dapat gaji, dapat privilege, masa kita enggak dapat apa-apa.' Akhirnya kan orang berpikir seperti itu," pungkas Deddy.
Dengan pernyataan ini, PDIP mengisyaratkan refleksi mendalam atas peran partai dalam proses politik nasional, sekaligus kritik terhadap perilaku elite politik yang dinilai telah merugikan demokrasi di Indonesia. (DLH/CGT)
