Jakarta – Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menyarankan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera mengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Menurutnya, Listyo Sigit merupakan Kapolri terburuk sepanjang era reformasi dan telah gagal dalam menjalankan tugasnya memimpin institusi Polri.
"Jenderal Listyo Sigit gagal menjalankan perannya sebagai Kapolri, bahkan menjadi Kapolri terburuk sepanjang era reformasi saat ini. Jadi, tak ada kata tidak untuk segera menggantinya bila Presiden Prabowo ingin segera melakukan pembenahan pada Polri," ujar Bambang saat dihubungi, dikutip dari VIVA, Minggu, 9 Februari 2025.
Bambang menegaskan bahwa posisi Kapolri bukan sekadar penjaga kekuasaan, tetapi juga bertanggung jawab menjaga keamanan negara, hak-hak rakyat, serta membangun pondasi yang kuat bagi Polri agar lebih profesional ke depannya. Menurutnya, Listyo Sigit telah gagal dalam dua aspek terakhir tersebut.
Jenderal Listyo Sigit sendiri telah menjabat sebagai Kapolri sejak 27 Januari 2021, setelah ditunjuk oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Dengan masa jabatan yang telah memasuki tahun keempat, ia menjadi salah satu Kapolri terlama di era reformasi.
Rangkaian Kasus yang Mengguncang Kepercayaan Publik
Dalam dua bulan terakhir, kepercayaan publik terhadap Polri kembali diuji dengan berbagai kasus yang melibatkan anggotanya. Salah satunya adalah dugaan pemerasan yang dilakukan oleh personel kepolisian di wilayah hukum Polda Metro Jaya terhadap masyarakat, termasuk warga negara asing (WNA) asal Malaysia.
Namun, yang menjadi sorotan adalah lambannya proses hukum terhadap para pelaku. Bambang menilai bahwa Polri terkesan memiliki tafsir tersendiri mengenai tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggotanya.
“Tidak melakukan proses pidana berarti Polri punya tafsir tersendiri, bahwa bagi polisi, pemerasan bukan tindak pidana. Dan itu semua terjadi di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Tanpa ada pergantian kepemimpinan Polri, sangat sulit untuk memulai pembenahan institusi ini,” tegasnya.
Ia juga menyoroti fenomena di mana masyarakat mulai enggan melaporkan kasus yang mereka alami melalui jalur resmi seperti Divisi Propam atau satuan kerja kepolisian lainnya. Sebagai gantinya, mereka lebih memilih mengungkap kasus tersebut secara langsung di media sosial dengan harapan mendapatkan perhatian publik.
Desakan Pergantian Kapolri
Bambang menilai bahwa pembenahan Polri hanya dapat dilakukan jika ada perubahan kepemimpinan. Oleh karena itu, ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengganti Kapolri guna mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan institusi Polri berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan profesionalisme.
"Tanpa ada pergantian kepemimpinan Polri, sangat sulit untuk memulai pembenahan institusi ini," pungkasnya.
Dengan berbagai permasalahan yang terjadi, keputusan terkait posisi Kapolri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo akan menjadi sorotan utama dalam agenda reformasi kepolisian di Indonesia. (DL/GPT)
