Jakarta – Sebanyak 505 kepala daerah terpilih, yang terdiri dari gubernur, wali kota, dan bupati, akan resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Jakarta. Setelah pelantikan, para kepala daerah tersebut dijadwalkan mengikuti program pembekalan intensif di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21 hingga 28 Februari 2025.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa pembekalan ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi kepala daerah, serta memastikan keselarasan kebijakan dengan pemerintah pusat.
"Direncanakan pelantikan kepala daerah pada tanggal 20 Februari di Jakarta. Sebanyak 505 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo," ujar Bima Arya di Istana Negara Gedung Agung Yogyakarta, Minggu (9/2/2025).
Lebih lanjut, Bima Arya menjelaskan bahwa pembekalan ini akan berlangsung selama tujuh hari, dimulai dengan proses check-in peserta di Magelang pada 21 Februari. Program ini dirancang serupa dengan pembekalan bagi para menteri Kabinet Merah Putih yang sebelumnya juga dilaksanakan di Akmil Magelang.
Adapun materi yang akan diberikan mencakup berbagai aspek penting dalam pemerintahan daerah. Di antaranya adalah tugas pokok dan fungsi kepala daerah, penyelarasan visi Asta Cita yang akan disampaikan oleh sejumlah menteri terkait, serta pembekalan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Selain itu, aspek efisiensi anggaran juga akan menjadi fokus utama dalam pembekalan ini.
"Materi pertama tentang tupoksi kepala daerah. Kedua, Asta Cita yang disampaikan oleh para menteri terkait. Ketiga, pembekalan dari Lemhannas. Materi mengenai efisiensi anggaran juga pasti ada. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan turut memberikan arahan," ungkap Bima Arya.
Ia menegaskan bahwa melalui program ini, pemerintah ingin memastikan adanya keselarasan pemahaman antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal efisiensi anggaran dan pelaksanaan kebijakan strategis.
"Kita harus selaraskan semua pemahamannya. Dukungan pemerintah daerah terhadap efisiensi anggaran harus jelas," pungkasnya.
Sementara itu, untuk kepala daerah yang masih menghadapi proses gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), pembekalan akan dijadwalkan setelah keputusan final dari MK.
Program pembekalan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kepemimpinan para kepala daerah terpilih dalam menjalankan tugasnya, sekaligus memastikan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah demi mendukung pembangunan yang efektif dan efisien. (DL/GPT)
