Bandung – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menegaskan bahwa dirinya menempuh proses akademik secara serius dalam meraih gelar doktor. Anies, yang memperoleh gelar doktor dari Departemen Ilmu Politik di Northern Illinois University pada 2004, menyatakan bahwa ia lulus tanpa perantara atau bantuan orang dalam.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi dialog saat ceramahnya di Masjid Salman, Institut Teknologi Bandung (ITB), pada Sabtu, 8 Maret 2025. Setelah menerima tiga pertanyaan dari sivitas akademika ITB, Anies mengungkapkan bahwa suasana dialog tersebut mengingatkannya pada ujian doktoral yang pernah ia jalani.
"Rasanya kayak lagi ujian doktor nih," ujar Anies, yang disambut tawa jemaah sebagaimana dikutip dari siaran YouTube Salman TV. Ia kemudian menegaskan, "Saya ujiannya bener lho waktu itu," yang kembali mendapat tepuk tangan dari para hadirin.
Tak lama setelahnya, Anies sempat terdiam sejenak sebelum menjawab pertanyaan dari salah seorang mahasiswa. Dalam suasana diskusi tersebut, terdengar suara dari hadirin yang tidak jelas ucapannya. Menanggapi hal itu, mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut merespons dengan santai, "Nggak, nggak pakai joki kita, Pak."
Jawaban Anies soal Integritas Pejabat Publik
Selain membahas perjalanan akademiknya, Anies juga menjawab pertanyaan dari jemaah ITB mengenai berbagai isu, termasuk hijrah, partisipasi publik, serta cara menjaga integritas sebagai pejabat negara.
Terkait dilema pejabat publik dalam menghadapi sistem yang kerap diwarnai ketidakjujuran, Anies menyatakan bahwa yang terpenting adalah memastikan pengambilan keputusan tetap benar dan berdampak baik.
"Ada ruang kebijaksanaan. Yang harus kita hindari adalah keputusan yang tidak benar dan tidak baik. Saya yakin jika kita punya pegangan itu, dan punya keyakinan atas nilai yang kita pegang, insyaAllah bisa terlewati," tutur Anies.
Polemik Gelar Doktor di Indonesia
Pernyataan Anies mengenai proses akademiknya muncul di tengah polemik terkait gelar doktor yang menjadi perbincangan publik. Sehari sebelum acara di ITB, Universitas Indonesia (UI) meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, untuk memperbaiki disertasinya di Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI.
Keputusan UI tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Dewan Guru Besar UI, yang dalam rapat pleno pada 10 Januari 2025 menemukan adanya dugaan pelanggaran empat standar akademik dalam disertasi Bahlil. Pelanggaran tersebut meliputi dugaan konflik kepentingan dengan promotor dan ko-promotor serta metode pengambilan data yang tidak sesuai standar akademik.
Meskipun Dewan Guru Besar UI merekomendasikan pembatalan disertasi tersebut, Bahlil masih diberikan kesempatan untuk menulis ulang disertasi dengan topik baru yang memenuhi standar akademik UI. Polemik ini menyoroti pentingnya integritas dalam dunia akademik, terutama bagi pejabat publik yang juga menempuh pendidikan tinggi. (DL/GPT)
