Jakarta, 13 Maret 2025 – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 28 Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun. Defisit ini setara dengan 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Terjadi defisit Rp 31,2 triliun untuk posisi akhir Februari atau sebesar 0,13% dari PDB," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA yang digelar di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).
Meski demikian, Sri Mulyani menegaskan bahwa defisit di awal tahun ini masih dalam batas yang telah ditetapkan dalam desain APBN 2025. Pemerintah sebelumnya telah merancang APBN dengan defisit mencapai Rp 616,2 triliun atau sekitar 2,53% terhadap PDB.
"Saya ingatkan kembali, APBN didesain dengan defisit Rp 616,2 triliun, jadi defisit 0,13% ini masih dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB," jelasnya.
Defisit APBN menunjukkan bahwa pendapatan negara lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pengeluaran pemerintah. Namun, keseimbangan primer masih mencatat surplus sebesar Rp 48,1 triliun.
Secara lebih rinci, Sri Mulyani menjelaskan bahwa hingga Februari 2025, pendapatan negara telah mencapai Rp 316,9 triliun atau setara dengan 10,5% dari total target APBN. Pendapatan tersebut bersumber dari penerimaan pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Di sisi lain, belanja negara telah mencapai Rp 348,1 triliun atau 9,6% dari total anggaran yang telah dialokasikan. Belanja ini mencakup belanja pemerintah pusat, baik belanja kementerian/lembaga (K/L) maupun belanja non-K/L, serta transfer ke daerah.
"Belanja negara Rp 348,1 triliun atau terealisasi 9,6% dari total belanja yang akan dianggarkan tahun ini," tambahnya.
Dengan realisasi APBN tersebut, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas fiskal guna memastikan kelangsungan program pembangunan nasional serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (DL/GPT)
