Manila, 11 Maret 2025 – Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte resmi diterbangkan ke Den Haag, Belanda, pada Selasa setelah ditangkap di Manila atas permintaan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Penangkapan ini merupakan langkah besar dalam penyelidikan ICC terhadap dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait kebijakan "perang terhadap narkoba" yang dijalankannya selama masa kepemimpinannya.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengonfirmasi bahwa Duterte, 79 tahun, telah diberangkatkan ke Belanda untuk menghadapi dakwaan atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan.
"Pesawat dalam perjalanan menuju Den Haag, Belanda, untuk memungkinkan mantan presiden menghadapi dakwaan terkait perang berdarah terhadap narkoba," ujar Marcos dalam konferensi pers. Ia menegaskan bahwa pemerintah Filipina tidak bekerja sama dengan ICC, namun menjalankan perintah Interpol dalam penangkapan tersebut.
Duterte dan Kontroversi Perang Melawan Narkoba
Selama menjabat sebagai Presiden Filipina dari 2016 hingga 2022, Duterte dikenal dengan kebijakan kerasnya dalam pemberantasan narkoba. Sebagai mantan wali kota dan jaksa, ia membangun citra sebagai pemimpin tegas dengan julukan "The Punisher".
Dalam berbagai pidatonya, Duterte kerap menyatakan kesiapannya untuk "membusuk di penjara" demi membebaskan Filipina dari kejahatan narkotika. Ia berulang kali menegaskan bahwa aparat penegak hukum hanya diperintahkan menembak dalam kondisi membela diri.
Namun, kebijakan tersebut menuai kecaman dari kelompok hak asasi manusia. Data kepolisian menunjukkan bahwa sekitar 6.200 tersangka tewas dalam operasi anti-narkoba resmi, tetapi aktivis menyebut jumlah korban jauh lebih besar, mencapai lebih dari 30.000 orang. Banyak korban berasal dari kalangan miskin dan berada dalam daftar pemantauan komunitas setelah mendaftar untuk rehabilitasi.
Penolakan Duterte terhadap ICC
Sejak ICC mulai menyelidiki dugaan pembunuhan sistematis terhadap para tersangka narkoba, Duterte menanggapi dengan sikap menantang. Pada 2019, ia secara sepihak menarik Filipina dari Statuta Roma, perjanjian yang mendirikan ICC, sebagai bentuk penolakan terhadap penyelidikan tersebut.
Meski demikian, ICC tetap menyatakan memiliki yurisdiksi atas kasus yang terjadi ketika Filipina masih menjadi anggota. Duterte sendiri menolak pengadilan internasional dan meminta agar diadili di negaranya sendiri.
"Mengapa saya harus dibawa ke badan internasional ketika kita bukan lagi anggotanya?" ujar Duterte dalam siaran langsung saat berada dalam tahanan.
Reaksi Keluarga dan Pendukung Duterte
Penangkapan Duterte memicu kemarahan di kalangan keluarga, loyalis, dan para pendukungnya. Veronica Duterte, putri bungsu mantan presiden, mengekspresikan kemarahannya melalui media sosial.
"Mereka mengambil ayah saya, memasukkannya ke dalam pesawat, dan tidak memberi tahu ke mana tujuannya. Bangunlah, rakyat Filipina!" tulisnya di Instagram, menyebut peristiwa ini sebagai tindakan "penculikan".
Senator Christopher "Bong" Go, mantan ajudan dekat Duterte, juga mengecam penangkapan tersebut. "Hari-hari di mana orang asing mendikte urusan dalam negeri kita sudah lama berlalu," tegasnya.
Dakwaan ICC dan Dampaknya
ICC menyatakan bahwa Duterte didakwa atas kejahatan pembunuhan sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Surat perintah penangkapan mengindikasikan bahwa Duterte bertanggung jawab atas setidaknya 43 kasus pembunuhan yang terjadi antara 2011 hingga 2019, saat ia menjabat sebagai Wali Kota Davao dan kemudian Presiden Filipina.
Menurut ICC, Duterte diduga memimpin skuad pembunuh yang beroperasi di Davao sebelum melanjutkan kebijakan serupa dalam skala nasional saat menjabat sebagai kepala negara.
Leila de Lima, mantan Menteri Kehakiman Filipina yang pernah dipenjara di era Duterte setelah menyelidiki kebijakan anti-narkoba tersebut, menyebut penangkapan ini sebagai langkah awal menuju keadilan.
"Suara kalian penting, keberanian kalian berarti," ujar de Lima kepada keluarga korban perang terhadap narkoba.
Penangkapan dan ekstradisi Duterte ke ICC menandai kejatuhan dramatis bagi mantan presiden yang sebelumnya memiliki pengaruh besar dalam politik Filipina. Peristiwa ini juga menunjukkan perubahan dinamika politik, terutama setelah hubungan Duterte dan Presiden Marcos Jr. memburuk, yang diperparah oleh pemakzulan putrinya, Sara Duterte, dari jabatan Wakil Presiden bulan lalu.
Meski masih banyak proses hukum yang harus dilalui, langkah ini dianggap sebagai tonggak penting dalam menegakkan akuntabilitas atas ribuan nyawa yang hilang akibat kebijakan perang terhadap narkoba di Filipina.
Sumber : Reuters | Weblink : https://www.reuters.com/world/asia-pacific/philippines-edge-prospect-arrest-ex-president-duterte-over-drug-war-2025-03-11/
