Jakarta – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memberikan tanggapannya terkait revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pekan ini. Pandangan tersebut disampaikan melalui akun media sosial pribadinya, @aniesbaswedan, pada Jumat (21/3/2025), serta dalam kunjungannya ke Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.
Dalam unggahan berbentuk utas di platform X, Anies menyoroti sejumlah pertanyaan yang muncul akibat revisi UU TNI tersebut. Ia mempertanyakan apakah perubahan tersebut benar-benar membawa perbaikan atau justru menimbulkan tantangan baru.
“Apakah ini benar-benar membawa perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru? Ini adalah tentang menjaga profesionalitas TNI dan kemurnian demokrasi,” ujar Anies dalam unggahannya yang dikutip pada Minggu (23/3/2025).
Anies menegaskan bahwa masyarakat menginginkan TNI yang kuat, profesional, serta tetap fokus pada tugas utamanya dalam menjaga pertahanan dan kesatuan negara. Menurutnya, revisi ini seharusnya tidak menambah beban tugas yang dapat mengalihkan fokus TNI dari perannya yang utama.
“Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang bisa mengalihkan dari fokus utamanya,” tulisnya.
Selain itu, Anies turut mengkritisi proses pembahasan revisi UU TNI yang dinilai berlangsung cepat dan minim diskusi publik. Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perubahan regulasi yang berdampak luas.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti aspek meritokrasi dalam sistem promosi di internal TNI. Ia berharap bahwa prajurit terbaik mendapatkan kenaikan jabatan berdasarkan prestasi, bukan faktor lain di luar kompetensi.
“Kita ingin tentara-tentara terbaik mendapat promosi karena prestasi, bukan karena faktor non meritokratik,” tambahnya.
Anies menekankan pentingnya pengawasan terhadap kebijakan yang tertuang dalam revisi UU TNI. Ia mengingatkan pesan Presiden pertama RI, Soekarno, yang menegaskan bahwa angkatan perang tidak boleh terlibat dalam politik. Ia juga mengutip keteladanan Jenderal Soedirman yang tetap mendukung pemerintah yang sah meskipun memiliki perbedaan pandangan.
“Jend. Soedirman, seberapapun tak setuju dengan keputusan pemerintah, selalu mendukung kewenangan pemerintah yang sah dan berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI. Ini adalah warisan yang harus kita jaga,” ujar Anies.
Sebagai penutup, Anies mendorong adanya ruang diskusi yang lebih luas, mendalam, dan partisipatif terkait revisi UU TNI. Menurutnya, hal ini diperlukan demi menjaga profesionalitas, kekuatan, serta kehormatan institusi TNI.
“Semua ini perlu kita lakukan demi TNI yang lebih kuat, lebih profesional, makin dihormati dan makin dicintai,” pungkasnya.
Sebagai informasi, revisi UU TNI telah disahkan oleh DPR pada Kamis (20/3/2025). Pada hari yang sama, terjadi aksi penolakan di beberapa daerah, termasuk di sekitar Gedung DPR, Senayan, Jakarta. (DL/GPT)
