Jakarta, 8 Maret 2025 – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan adanya dugaan pengurangan harga dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan informasi yang diterima, makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000 hanya diberikan senilai Rp8.000.
Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (5/3/2025). Menurut Setyo, informasi ini masih bersifat awal dan belum terverifikasi secara penuh.
“Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif,” ujar Setyo di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3).
Setyo menekankan bahwa tujuan dari penyampaian informasi ini adalah untuk mencegah potensi penyimpangan yang lebih luas. Ia berharap agar pihak BGN segera mengambil langkah antisipatif guna memastikan program MBG berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
“Kami mengingatkan supaya dilakukan pengecekan, dan diterima sangat baik oleh Prof Dadan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Setyo menyoroti potensi penyimpangan dalam distribusi dana yang terpusat di BGN namun harus disalurkan ke berbagai daerah.
“Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” jelasnya.
Setyo juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dalam program ini. Ia mendorong keterlibatan masyarakat dan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan penggunaan anggaran.
“Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi,” katanya.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana dan jajaran mendatangi Gedung KPK guna meminta masukan terkait pelaksanaan program MBG. Dadan mengakui bahwa program tersebut memiliki anggaran besar dan cakupan yang luas sehingga memerlukan bimbingan dan pendampingan dari berbagai pihak, termasuk KPK.
"Seperti yang sudah diketahui bahwa program Makan Bergizi Gratis, selain program utama, juga memiliki anggaran yang cukup besar dan pelaksanaan juga sangat masif, sehingga kami membutuhkan bimbingan-bimbingan, pendampingan-pendampingan dari berbagai pihak, termasuk KPK," ujar Dadan di Gedung KPK, Rabu (5/3).
Dalam pertemuan itu, BGN mendapat arahan dari KPK terkait tata kelola keuangan yang harus transparan serta penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan.
"(Kami menerima pengarahan) terkait dengan tata kelola keuangan agar transparan dan banyak melibatkan pihak di dalam pelaksanaannya. Kemudian kami disarankan juga untuk menggunakan teknologi informasi untuk melakukan transparansi kegiatan, termasuk dalam hal efisiensi dan juga pencegahan-pencegahan yang diperlukan," tutupnya.
