Jakarta, 8 April 2025 — Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang sempat menembus angka Rp17.000 per dolar AS masih berada dalam batas yang wajar. Hal tersebut disampaikan Luhut dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa (8/4/2025).
Menurut data dari Refinitiv, nilai tukar rupiah sempat menyentuh level terendah dalam sejarah pada Minggu (6/4), yaitu di posisi Rp17.059 per dolar AS. Angka tersebut jauh lebih lemah dibandingkan posisi rupiah pada penutupan perdagangan terakhir sebelum libur Lebaran, Kamis (27/3), yang tercatat di level Rp16.555 per dolar AS. Namun, pada Selasa (8/4), nilai tukar rupiah ditutup sedikit menguat ke level Rp16.860 per dolar AS.
"Rupiah yang sempat menembus Rp17 ribu itu masih dalam batas-batas normal. Ini juga bisa menjadi bagian dari penyerapan tarif yang dibebankan oleh pemerintah Amerika," ujar Luhut.
Ia juga menyoroti risiko yang mungkin timbul akibat meningkatnya tensi perdagangan global. Menurutnya, jika perang dagang berkembang secara luas, Indonesia berpotensi menghadapi tekanan ekonomi yang signifikan, khususnya dari efek lanjutan perlambatan ekonomi Tiongkok.
"Ekonomi Tiongkok sampai hari ini juga belum menunjukkan perbaikan signifikan seperti yang mereka harapkan," jelasnya.
DEN telah melakukan simulasi terhadap potensi dampak dari kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat dan negara-negara mitranya seperti China, Jepang, serta Uni Eropa. Luhut menyatakan bahwa kendati tekanan global meningkat, dampaknya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diperkirakan masih terbatas.
"Simulasi yang kami lakukan selama libur Lebaran menunjukkan bahwa porsi ekspor Indonesia terhadap PDB masih relatif rendah, yakni sekitar 23,8%. Sementara itu, ekspor ke AS hanya mencakup sekitar 10% dari total ekspor nasional," ungkap Luhut.
Dengan demikian, meskipun nilai tukar rupiah mengalami pelemahan, pemerintah menilai kondisi ini masih dapat ditoleransi dan belum menimbulkan ancaman besar terhadap stabilitas ekonomi nasional. (DL/GPT)
