Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa partainya akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuan tertutup antara Megawati dan Prabowo yang berlangsung pada Senin malam, 7 April 2025.
Pertemuan tersebut digelar di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, dan berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam, dimulai sekitar pukul 19.30 WIB. Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah tokoh politik dari Partai Gerindra, antara lain Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yang juga Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua OKK DPP Gerindra sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Ketua Harian DPP Gerindra sekaligus Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan juga disebut turut hadir.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Megawati secara tegas menyatakan PDIP tidak akan bergabung dalam koalisi pemerintahan. "Ya kira-kira seperti itu (di luar pemerintahan), pokoknya begitu," ujar Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 April 2025.
Meskipun berada di luar pemerintahan, Megawati tetap menyatakan komitmennya untuk mendukung agar masa pemerintahan Prabowo berjalan efektif dan demi kepentingan rakyat. "Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, jika dianggap perlu, silakan menggunakan PDIP sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi," jelas Muzani.
Belum diketahui siapa saja perwakilan dari PDIP yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, namun pertemuan ini menjadi penanda penting arah politik PDIP ke depan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dengan keputusan ini, PDIP menegaskan posisinya sebagai partai oposisi konstruktif yang tetap berkomitmen pada prinsip demokrasi dan kepentingan nasional. (DL/GPT)
