Seoul, 4 April 2025 — Mahkamah Konstitusi Korea Selatan resmi menguatkan keputusan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada Jumat (4/4/2025). Putusan ini menandai pemberhentian Yoon dari jabatannya sebagai Presiden Korea Selatan, menyusul pemberlakuan darurat militer yang kontroversial pada Desember 2024.
Putusan tersebut dibacakan oleh penjabat Ketua Mahkamah Konstitusi Moon Hyung-bae dalam sidang yang disiarkan secara langsung di televisi nasional. Dalam pernyataannya, Moon menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil secara bulat oleh seluruh anggota majelis hakim. “Dengan ini kami mengumumkan putusan berikut, dengan persetujuan bulat dari semua Hakim. (Kami) memberhentikan terdakwa Presiden Yoon Suk Yeol,” tegasnya.
Dengan pengesahan pemakzulan ini, Korea Selatan diwajibkan menggelar pemilihan presiden luar biasa dalam waktu 60 hari untuk memilih pengganti Yoon.
Pemakzulan terhadap Presiden Yoon dilakukan oleh Majelis Nasional Korea Selatan yang didominasi oleh pihak oposisi pada pertengahan Desember 2024. Yoon dituduh melanggar Konstitusi dan hukum negara setelah mengumumkan status darurat militer pada 3 Desember 2024. Ia juga dituduh mengerahkan pasukan ke Majelis Nasional untuk menghentikan para anggota parlemen yang berupaya menolak keputusan tersebut, serta memerintahkan penangkapan terhadap sejumlah politisi.
Presiden Yoon membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Namun demikian, proses hukum tetap berjalan dan memakan waktu lebih dari tiga bulan. Selama proses tersebut, Yoon dinonaktifkan dari jabatannya dan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan di hadapan Mahkamah Konstitusi.
Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi titik akhir dari krisis politik yang sempat mengguncang Korea Selatan dan menjadi preseden penting dalam sejarah ketatanegaraan negara tersebut. Pemilu presiden yang akan digelar dalam waktu dekat diprediksi menjadi sorotan dunia internasional, mengingat kondisi politik domestik yang sedang memanas. (DL/GPT)
