Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pesan tegas kepada institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk segera melakukan perbaikan dan pembenahan internal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sebuah wawancara yang dikutip dari tayangan YouTube Harian Kompas pada Senin, 7 April 2025.
Prabowo mengakui bahwa TNI dan Polri, seperti lembaga negara lainnya, tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, ia meminta kedua institusi tersebut untuk berbenah secara serius sebelum dirinya turun tangan secara langsung sebagai pemegang mandat dari rakyat.
"Meskipun ada kekurangan, ada unsur-unsur, ya semua lembaga kita ada hal yang tidak baik. Ini tanggung jawab kita bersama," ujar Prabowo.
"Mari kita perbaiki. Saya tegas terus di TNI/Polri, beresin, bersihkan diri kalian sebelum nanti saya ambil tindakan atas nama pemegang mandatoris rakyat," tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo juga menanggapi polemik terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang menuai penolakan dari sejumlah kalangan masyarakat. Ia menegaskan bahwa tidak ada niat dari pihak pembuat undang-undang untuk menghidupkan kembali militerisme atau dwifungsi ABRI dalam aturan tersebut.
Menurut Prabowo, para prajurit TNI yang hendak menempati jabatan sipil di luar ketentuan Undang-Undang wajib menjalani pensiun dini, sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil.
"Menurut saya UU TNI itu non-issue. Enggak ada niat (militerisme/dwifungsi ABRI). Semua pejabat tentara yang akan masuk jabatan sipil, pensiun dini," tegas Prabowo.
Ia juga menjelaskan bahwa hanya beberapa lembaga tertentu yang memang diperbolehkan untuk diisi oleh unsur militer aktif, seperti lembaga intelijen, penanggulangan bencana, dan Basarnas. Hal ini, menurutnya, sudah menjadi praktik yang lazim sejak lama dan memiliki dasar pertimbangan yang jelas.
"Kan ini hanya mengformalkan. Kemudian, katanya kejaksaan, ya kejaksaan kan ada jaksa pidana militer, kemudian hakim agung ada kamar militer. Dan kalau dilihat, semua itu ada reasoning-nya," pungkasnya.
Pernyataan ini menegaskan komitmen Prabowo dalam menjaga netralitas dan profesionalisme institusi TNI dan Polri, sekaligus merespons aspirasi publik terkait keterlibatan militer dalam ranah sipil.
