Jakarta – Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj, mengungkapkan adanya campur tangan politik dalam kekalahannya pada Muktamar NU ke-34 di Lampung pada akhir 2021 lalu. Ia menyinggung secara langsung Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang dinilainya tidak menginginkan dirinya kembali memimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
“Pak Jokowi tidak senang saya ingin terpilih lagi di NU. Maka di Lampung semua itu ya diatur sehingga saya harus kalah," ungkap Kiai Said dalam pernyataannya di podcast Akbar Faizal seperti dikutip redaksi, Jumat, 4 April 2025.
Kiai Said kemudian membandingkan situasi yang dialaminya dengan pengalaman Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dalam Muktamar NU tahun 1994 di Cipasung, Tasikmalaya, yang saat itu berada dalam tekanan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
“Gus Dur waktu Muktamar Cipasung tahun 1994 juga digitukan oleh Pak Harto. Jangan sampai Gus Dur jadi. Segala kekuatan dengan segala cara (dilakukan),” ujarnya.
Ia menuturkan bahwa Gus Dur saat itu mengalami berbagai bentuk pembatasan. Dalam pembukaan Muktamar, Gus Dur bahkan tidak diizinkan naik ke panggung. Setelah acara selesai, Gus Dur pun dilarang masuk ke tempat istirahat untuk sekadar minum teh bersama peserta lainnya.
Selain itu, media massa yang dianggap mendukung Gus Dur, seperti harian Kompas, disebut-sebut dilarang masuk ke wilayah Tasikmalaya. Sebaliknya, media yang justru menjelekkan sosok Gus Dur, seperti harian Pelita, diberikan akses luas dan ruang pemberitaan.
“Walhasil, dengan segala kekuatan dan tekanan, tapi Gus Dur kuat tetap menang. Saya tidak sehebat Gus Dur,” ucap Kiai Said dengan nada mengapresiasi keteguhan Gus Dur.
Meski menyesalkan berbagai bentuk intervensi tersebut, Kiai Said mengaku menerima hasil Muktamar NU dengan lapang dada. Namun ia menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama bukanlah organisasi yang bisa dipermainkan sembarangan.
“Itu catatan orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama. Insya Allah ada balasannya,” pungkasnya.
Pernyataan Kiai Said ini menambah daftar kritik terhadap dugaan keterlibatan kekuasaan dalam urusan organisasi keagamaan, yang seharusnya dijauhkan dari kepentingan politik praktis. (DL/GPT)
