Jakarta — Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali menegaskan bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak akan memberikan bantuan hukum secara kelembagaan kepada Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie yang tengah dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan penghasutan dan ujaran kebencian.
Ahmad Ali menyatakan bahwa tindakan atau pernyataan yang dilakukan Grace dalam kasus tersebut dinilai sebagai tanggung jawab pribadi, bukan dalam kapasitasnya sebagai representasi partai. Oleh karena itu, PSI tidak akan terlibat dalam pendampingan hukum secara institusional.
ADVERTISEMENT
“Secara kelembagaan kami pastikan tidak akan memberikan bantuan hukum karena ini hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi,” ujar Ahmad Ali di kantor DPP PSI, Selasa (5/5).
Kasus ini turut menyeret nama sejumlah figur lain, yakni Ade Armando dan Permadi Arya. Ketiganya dilaporkan oleh puluhan organisasi masyarakat (ormas) Islam yang tergabung dalam Aliansi untuk Kerukunan Umat Beragama. Laporan tersebut telah diterima dan teregister dengan nomor LP/B/185/V/2026/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 4 Mei 2026.
Perwakilan LBH Syarikat Islam/SEMMI, Gurun Arisastra, menyebut pelaporan dilakukan terkait polemik narasi yang disertakan dalam unggahan masing-masing terlapor. Unggahan itu berkaitan dengan potongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) yang membahas konflik di Poso dan Ambon.
“Sejumlah lembaga bantuan hukum dan organisasi seperti LBH Syarikat Islam, SEMMI, Muhammadiyah, Hidayatullah, dan AFKN telah melaporkan tiga figur tersebut,” kata Gurun di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (4/5).
Sementara itu, Ade Armando telah lebih dahulu mengambil langkah dengan mengundurkan diri dari PSI. Ia menilai polemik hukum yang dihadapinya telah membawa dampak luas terhadap partai.
Dalam pernyataannya, Ade menyebut bahwa meski persoalan hukum bukan hal baru baginya secara pribadi, namun situasi kali ini dinilai sudah melibatkan partai secara berlebihan. Ia bahkan mengindikasikan bahwa polemik tersebut berpotensi menyeret tokoh nasional, termasuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
“Saya menyatakan mengundurkan diri dari PSI,” ujar Ade dalam konferensi persnya.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik dan masih dalam penanganan aparat penegak hukum. *
