Makassar - Pemerintah Kabupaten Barru kembali mempertahankan tradisi prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kabupaten Barru meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
ADVERTISEMENT
Penghargaan tersebut diterima Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Makassar, Selasa (2/6/2026).
Andi Ina menyebut capaian itu menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab bagi Pemerintah Kabupaten Barru.
Menurutnya, raihan WTP ke-11 bukan hasil kerja satu atau dua orang, melainkan buah dari kerja keras seluruh perangkat daerah.
"Alhamdulillah, hari ini kami enam kepala daerah mendapatkan opini WTP yang tentunya menjadi harapan dan kebahagiaan bagi kami semua," kata Andi Ina.
Ia menegaskan, keberhasilan tersebut tidak mungkin dicapai hanya oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Di balik penghargaan itu, ada peran besar Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta seluruh organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam proses pemeriksaan.
Andi Ina mengaku setiap proses audit BPK selalu menghadirkan rasa harap sekaligus ketegangan bagi para kepala daerah.
Namun hasil yang diperoleh tahun ini menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Barru berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Meski kembali meraih opini tertinggi dari BPK, Andi Ina menegaskan WTP bukanlah garis akhir.
Menurutnya, penghargaan tersebut harus menjadi pemacu untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola keuangan daerah.
"Ini menjadi cambuk bagi kami agar ke depan bisa lebih baik lagi dalam penggunaan anggaran. Setiap rupiah yang digunakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.
Ia menambahkan, seluruh penggunaan anggaran harus dilakukan secara tertib administrasi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, mulai dari keterbatasan anggaran hingga persoalan aset dan regulasi, Andi Ina mengaku tetap optimistis.
Menurutnya, kolaborasi dan kerja keras menjadi kunci untuk menghadapi tantangan tersebut.
"Hari ini kondisi anggaran memang penuh tantangan. Tetapi kami yakin dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, keadaan akan semakin baik," ujarnya.
Ia memastikan Pemkab Barru tetap berkomitmen menjalankan pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan, mengapresiasi pemerintah daerah yang berhasil mempertahankan opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025.
Menurut Winner, opini WTP mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut harus dibarengi dengan perbaikan berkelanjutan.
Sebab, opini WTP tidak otomatis menjamin kualitas pengelolaan keuangan akan selalu baik jika rekomendasi hasil pemeriksaan tidak ditindaklanjuti.
Winner menegaskan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK wajib ditindaklanjuti paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
"Kami berharap capaian ini dapat terus dipertahankan dengan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. WTP bukan sekadar penghargaan, melainkan amanah yang harus dijaga," katanya.
Raihan WTP ke-11 berturut-turut ini menjadi bukti konsistensi Kabupaten Barru dalam menjaga tata kelola keuangan daerah.
Di sisi lain, capaian tersebut juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
