Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, menyebut tugas seorang Menteri Keuangan pada dasarnya hanya berkutat pada tiga pilihan utama dalam mengelola fiskal negara, yaitu meningkatkan penerimaan negara, mengurangi belanja, atau menambah utang. Namun, di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, ia menilai opsi yang paling realistis saat ini adalah melakukan efisiensi pengeluaran secara selektif.
Pernyataan tersebut disampaikan Chatib dalam Grab Business Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta, Selasa (9/6/2026). Menurutnya, ruang fiskal Indonesia saat ini semakin terbatas akibat perlambatan ekonomi global, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta potensi kenaikan harga energi yang dipicu konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.
ADVERTISEMENT
“Sebetulnya tugas dari Menteri Keuangan itu sangat gampang. Dia hanya punya opsi tiga hal, naikkan, potong, pinjam. Itu, hanya tiga itu,” kata Chatib.
Ia menjelaskan, pemerintah pada dasarnya hanya memiliki tiga instrumen utama untuk menjaga keseimbangan anggaran. Jika penerimaan negara tidak dapat ditingkatkan, maka pemerintah harus memangkas pengeluaran. Apabila pengeluaran tidak bisa dikurangi, maka alternatif yang tersisa adalah menambah pembiayaan melalui utang.
“Kalau Anda tidak bisa naikkan, maka Anda harus potong. Kalau Anda tidak bisa potong, Anda harus pinjam (utang). Sesederhana itu,” ujarnya.
Meski demikian, Chatib menilai opsi menaikkan penerimaan melalui peningkatan tarif pajak bukanlah langkah yang tepat dalam situasi ekonomi saat ini. Menurutnya, kebijakan tersebut justru berpotensi membebani dunia usaha dan menekan daya beli masyarakat yang masih menghadapi tantangan pemulihan ekonomi.
“Masa di dalam situasi ini pendapatan pajak, pajaknya mesti dinaikkan? Nggak mungkin juga,” katanya.
Di sisi lain, opsi menambah utang juga dinilai tidak ideal. Tingginya tingkat suku bunga global membuat biaya pinjaman menjadi lebih mahal, sehingga berisiko meningkatkan beban fiskal pemerintah di masa mendatang.
“Siapa yang mau pinjam uang sekarang? Cost-nya akan jadi sangat mahal,” ucapnya.
Karena itu, Chatib menegaskan bahwa langkah yang paling memungkinkan untuk ditempuh pemerintah saat ini adalah melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja negara secara selektif. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga kredibilitas fiskal sekaligus mempertahankan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
“Maka opsi yang paling mungkin itu adalah opsi tiga. Kurangi pengeluaran secara selektif,” katanya.
Lebih lanjut, Chatib menyoroti bahwa perhatian investor saat ini lebih banyak tertuju pada keberlanjutan fiskal pemerintah dibandingkan fundamental ekonomi Indonesia secara umum. Ia mengungkapkan bahwa kenaikan premi risiko Indonesia yang tercermin dari credit default swap (CDS) telah terjadi sejak awal tahun, bahkan sebelum meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Menurutnya, sekitar 23 persen pelemahan nilai tukar rupiah dapat dijelaskan oleh meningkatnya persepsi risiko fiskal yang tercermin dalam pergerakan CDS. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya menjaga kepercayaan pasar terhadap kemampuan pemerintah mengelola keuangan negara.
“Artinya saya bisa bilang bahwa soal kita itu adalah soal risiko kepercayaan diri. Jadi kalau isu ini di-address, sebetulnya ada harapan ini bisa diperbaiki,” ujarnya.
Chatib juga mengingatkan bahwa kapasitas pemerintah untuk menambah utang tidak semata-mata ditentukan oleh rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB). Kemampuan negara dalam membayar bunga dan pokok utang sangat bergantung pada kekuatan penerimaan negara, khususnya penerimaan pajak.
Dengan rasio pajak Indonesia yang masih relatif rendah, ia menilai pemerintah perlu menjaga disiplin dalam pengelolaan belanja dan pembiayaan agar ruang fiskal tetap terjaga dan mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan.
Simak di : https://youtube.com/shorts/H7UEJ9uCFAQ?si=JEg7Jnw4CrVMuMtC
