BARRU – Pemerintah Kabupaten Barru bersama Kodim 1405/Parepare mulai mematangkan rencana pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di Desa Anabanua, Kecamatan Barru.
Langkah itu ditandai dengan sosialisasi persiapan lahan yang digelar di Aula Kantor Desa Anabanua, Rabu (3/6/2026), dan dihadiri unsur pemerintah, TNI-Polri, tokoh masyarakat, hingga perwakilan mahasiswa KKN Universitas Hasanuddin.
ADVERTISEMENT
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat terkait rencana pembangunan satuan militer yang akan berdiri di atas lahan seluas sekitar 49,6 hektare.
Wakil Bupati Barru, Abustan Andi Bintang, menegaskan bahwa pembangunan Yonif TP merupakan program strategis nasional yang telah memiliki dasar hukum yang jelas.
Menurutnya, lokasi pembangunan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan pemerintah dan memiliki sertifikat resmi.
Abustan mengatakan, kehadiran Yonif TP tidak hanya akan memperkuat sistem pertahanan dan keamanan daerah, tetapi juga diyakini mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
Ia menilai aktivitas ribuan personel yang nantinya bertugas di Barru akan membuka peluang usaha baru bagi warga sekitar.
"Kami hadir untuk menyampaikan informasi sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat. Jika terdapat lahan yang telah ditanami atau dimanfaatkan warga, hal itu dapat dibicarakan dan dikoordinasikan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Abustan.
Ia menegaskan bahwa pendekatan musyawarah akan menjadi prioritas dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul terkait pemanfaatan lahan.
Pemerintah daerah juga berencana melakukan pendataan terhadap anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Lagolla yang berjumlah sekitar 120 orang guna mencari solusi terbaik bagi masyarakat yang terdampak.
"Yang terpenting adalah menjaga komunikasi yang baik dan mengedepankan musyawarah," tambahnya.
Di hadapan peserta sosialisasi, Abustan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program tersebut demi mendorong kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Barru.
Sementara itu, Dandim 1405/Parepare Letkol Inf. Erwin Hidayat menjelaskan bahwa hingga saat ini Kabupaten Barru belum memiliki batalyon sendiri.
Karena itu, keberadaan Yonif TP dinilai penting untuk memperkuat sistem pertahanan wilayah, terutama mengingat posisi strategis Sulawesi Selatan yang berada di kawasan pesisir.
Namun, menurut Erwin, konsep Yonif TP tidak semata-mata berorientasi pada tugas kemiliteran.
Personel yang ditempatkan nantinya juga akan dibekali keterampilan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, hingga kesehatan.
Dengan kemampuan tersebut, mereka diharapkan mampu berkontribusi langsung dalam mendukung pembangunan masyarakat.
"Keberadaan Yonif TP di Barru tidak hanya memperkuat keamanan, tetapi juga diharapkan mendorong peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat," ujarnya.
Ia mengungkapkan, sekitar 1.000 personel direncanakan akan ditempatkan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kesiapan satuan.
Di sisi lain, Kepala Desa Anabanua, Faharuddin, menyampaikan bahwa lahan yang masuk dalam kawasan pembangunan Yonif TP sebenarnya telah didata oleh instansi terkait sejak tahun 2017.
Dalam perjalanannya, sebagian warga memanfaatkan lahan tersebut untuk menanam kakao dan kopi yang kini menjadi sumber penghasilan mereka.
Faharuddin menjelaskan, masyarakat pada prinsipnya telah menerima rencana pembangunan Yonif TP sejak awal penetapan lokasi.
Namun, perubahan batas kawasan pada peta terbaru menyebabkan sebagian lahan yang selama ini dikelola Kelompok Tani Hutan masuk ke area pembangunan.
Karena itu, pihak desa berharap ada kejelasan terkait status dan batas wilayah lahan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
"Kami berharap melalui pertemuan ini dapat diperoleh kejelasan mengenai status dan batas wilayah lahan, sekaligus solusi yang dapat diterima oleh semua pihak," katanya.
Sosialisasi tersebut berlangsung dalam suasana dialogis. Pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat sepakat untuk terus membangun komunikasi guna mencari solusi terbaik sehingga pembangunan Yonif TP dapat berjalan dengan baik tanpa mengabaikan kepentingan warga yang selama ini mengelola lahan di kawasan tersebut.
