Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkap adanya pembengkakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berdampak pada potensi pemborosan anggaran hingga mencapai Rp1 triliun per bulan. Pemerintah pun akan melakukan penataan dan pembenahan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam satu bulan ke depan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Zulkifli Hasan usai memimpin rapat Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).
ADVERTISEMENT
Menurut Zulhas, pemborosan anggaran akibat membengkaknya jumlah titik SPPG berpotensi mencapai Rp12 triliun dalam setahun jika tidak segera ditata. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program tersebut.
“Berarti kalau satu tahun berapa itu, Rp12 triliun. Nah ini, maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” ujar Zulhas.
Ia menjelaskan, selama satu bulan ke depan pemerintah akan fokus melakukan penataan organisasi dan sistem kerja BGN agar pelaksanaan program MBG berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Yang baik tentu diteruskan, sedangkan yang tidak baik dan menjadi temuan akan dilakukan penataan serta pembenahan lebih lanjut,” katanya.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa jumlah SPPG atau dapur MBG saat ini telah mencapai 27.877 titik. Angka tersebut jauh melampaui target awal yang ditetapkan sebanyak 21.000 titik.
Zulhas menyebut adanya indikasi praktik jual beli titik yang menyebabkan jumlah SPPG bertambah hingga 6.877 titik di atas rencana semula.
“Terjadi jual beli titik. Yang seharusnya rencana awal 21.000 titik, sekarang sudah ada 27.877 titik. Jadi ada pembengkakan sebanyak 6.877 titik,” ungkapnya.
Menko Pangan juga menyampaikan apresiasinya atas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang telah melakukan perubahan dalam struktur kepemimpinan BGN. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki tata kelola program strategis nasional tersebut.
“Akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan, diganti dengan manajemen yang baru,” kata Zulhas.
Ia berharap jajaran pimpinan baru BGN dapat menjalankan program Makan Bergizi Gratis secara lebih profesional, transparan, dan sesuai dengan harapan pemerintah serta masyarakat.
“Menjalankan program pokok dan kebijakan dengan sungguh-sungguh sehingga dapat sesuai dengan harapan Bapak Presiden dan kita semua,” pungkasnya.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Karena itu, pemerintah menilai pembenahan tata kelola dan pengawasan menjadi langkah penting agar program tersebut berjalan efektif serta memberikan manfaat maksimal bagi penerima.
